[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b65f8298-7732-455d-a8a3-83b12ca71fee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan - kawasan permukiman
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2022/NOMOR.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, \r\nbertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup\r\nyang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar\r\nmanusia; bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan rumah\r\nsebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar, Pemerintah\r\nDaerah mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan\r\nPerumahan dan Kawasan Permukiman terutama bagi\r\nmasyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu\r\nupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di\r\nDaerah; bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang \r\nperumahan dan kawasan permukiman yang menjadi\r\nkewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020\r\ntentang Cipta Kerja, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 98\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan\r\ndan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan\r\nUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,\r\npemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan Daerah\r\nyang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan\r\ndan Kawasan Permukiman; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pembinaan\r\nBab III Penyelenggaraan Perumahan\r\nBab IV Penyelenggaraan Kawasan Permukiman\r\nBab V Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh\r\nBab VI Penyediaan Tanah\r\nBab VII Pendanaan dan Sistem Pembiayaan\r\nBab VIII Koordinasi\r\nBab IX Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat\r\nBab X Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XI Sanksi Administratif\r\nBab XII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIII Ketentuan Lain-Lain\r\n\r\nBab XIX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n 86 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kasawan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kasawan Permukiman.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pertumbuhan perumahan kumuh, dan meningkatkan kualitas perumahan yang layak huni. Kebijakan ini mencakup pembinaan oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah Daerah bertugas menyusun kebijakan, mengoordinasi pelaksanaan, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, serta mengawasi pelaksanaan peraturan. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penyediaan basis data, penyusunan peraturan, pemberdayaan pemangku kepentingan, penyediaan tanah, dan fasilitasi kerjasama. Penyelenggaraan perumahan meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, dengan fasilitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan perumahan harus mewujudkan hunian berimbang, dengan pengecualian untuk rumah umum. Pemasaran rumah dapat dilakukan melalui Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) setelah memenuhi persyaratan tertentu. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, khusus, dan negara. Setiap perumahan harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi standar. Pemanfaatan rumah dapat digunakan untuk kegiatan usaha secara terbatas tanpa mengganggu fungsi hunian. Pengendalian perumahan dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan melalui perizinan, penertiban, dan penataan. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR melalui berbagai program. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi hubungan antar kawasan fungsional, keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, serta keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dilakukan melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat. Penyediaan tanah dilakukan melalui berbagai mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Pendanaan dan sistem pembiayaan berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN dan APBD. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kerja sama dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab Bupati. Sanksi administratif dikenakan bagi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini.","transitional_provisions","Pengembang yang telah melakukan pembangunan Perumahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, harus menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2022
ABOUT
HOUSING AND SETTLEMENT AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

Considering:

that everyone has the right to live in physical and mental prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy environment which is a basic human need;
that in order to fulfill the need for housing as a place to live and basic needs, the Regional Government has a strategic role in the implementation of Housing and Settlement Areas, especially for low-income communities, which is an effort to realize welfare for the community in the Region;
that in order to administer affairs in the field of housing and settlement areas which are the authority of the Region as referred to in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b65f8298-7732-455d-a8a3-83b12ca71fee","actionData","errors"]