[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b65116eb-00ae-425a-afd1-f27fad8156ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan Dan Penomoran Bangunan Di Daerah Kabupaten Pulang Pisau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-05-29","effective_date","2012-06-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau","place_of_enactment","Pulang Pisau","theme","Pemberian Nama Jalan Dan Penomoran Bangunan Di Daerah Kabupaten Pulang Pisau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan publik, lalu lintas
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Nama Jalan Dan Penomoran Bangunan Di Daerah Kabupaten Pulang Pisau\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa jalan merupakan salah satu prasarana penghubung yang pada hakekatnya merupakan unsur penting untuk pelayanan umum guna memperlancar hubungan, baik dalam lingkungan kota maupun antar kota dan daerah-daerah sekitarnya. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kota, yang menimbulkan permukiman baru dibeberapa kawasan, sehingga terjadinya ketidak teraturan nomor-nomor rumah dan bangunan perlu penataan dan penyempurnaan terhadap Jalan dan Penomoran Bangunan yang ada.\r\n\r\n \n Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, ayat (6); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006; Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kep/1986; Keputusan Bersama Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Dirut-Pos/1988; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2008. \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II ASAS DAN TUJUAN;\r\nBAB III PEMBERIAN DAN PENETAPAN NAMA JALAN;\r\nBAB IV PEMBUATAN DAN PEMASANGAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN;\r\nBAB V PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN;\r\nBAB VI PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN;\r\nBAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT;\r\nBAB VIII PENYIDIKAN;\r\nBAB IX KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB X KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XI PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Pulang Pisau\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pulang Pisau.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan penataan kota yang indah, tertib, dan teratur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan, serta untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan cinta tanah air melalui penggunaan nama-nama pahlawan, identitas, dan potensi kewilayahan lainnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Setiap jalan di daerah harus diberi nama dan tanda pengenal, dikelompokkan menurut status dan fungsinya. Jalan kolektor dalam kota menggunakan nama pahlawan, sementara jalan lainnya menggunakan nama flora, fauna, sungai, gunung, istilah daerah, atau pulau.
Papan nama jalan harus dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, dengan warna dasar hijau dan tulisan putih, serta diletakkan agar tidak menghalangi pandangan pengguna jalan.
Setiap bangunan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau harus diberi nomor secara berurutan, dengan nomor ganjil di sebelah kiri jalan dan nomor genap di sebelah kanan jalan.
Setiap orang atau badan berkewajiban memasang, menjaga, dan memelihara penomoran bangunan yang dibuat oleh Pemerintah serta mematuhi semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Nama jalan dan penomoran bangunan yang telah ada di Kabupaten Pulang Pisau sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Apabila terjadi perubahan nama jalan dan atau jalan lingkungan serta penomoran bangunan maka dokumen kepemilikan tanah dan atau bangunan dapat mengacu pada nama jalan sebelumnya dan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.\n3. Penentuan nama jalan dan atau jalan lingkungan dalam pembuatan dan atau perubahan peta wilayah ibukota kabupaten dan atau kecamatan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Klasifikasi penentuan jenis jalan ibukota kabupaten dan kecamatan dikelompokan dalam jalan Kolektor, jalan lingkungan dan jalan lingkungan.\n5. Dalam hal terjadi perubahan nama jalan dan atau jalan lingkungan maka dibuat Berita Acara atau Risalah atas perubahan dimaksud. Dokumen kepemilikan tanah, bangunan dan atau dokumen lainnya sepanjang tidak mengalami perubahan dapat menggunakan nama jalan dan atau jalan lingkungan sebelum terjadinya perubahan dimaksud.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PULANG PISAU REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2012
CONCERNING
GIVING NAMES TO ROADS AND NUMBERING BUILDINGS
IN THE REGENCY OF PULANG PISAU

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PULANG PISAU,

Considering:

that roads are one of the connecting infrastructures which in essence are an important element for public services in order to facilitate relations, both within the city and between cities and surrounding areas;
that with the rapid development and growth of the city, which has led to new settlements in several areas, resulting in irregularities in house and building numbers, it is necessary to reorganize and improve existing Roads and Building Numbering;
that in an effort to regulate and improve the names of Roads and Building Numbering as referred to in letters a and b above, it is necessary to regulate and stipulate it in a Regional Regulation.

In View of:

The 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b65116eb-00ae-425a-afd1-f27fad8156ca","actionData","errors"]