[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b64fcf60-aecb-4ac5-bf3d-b457c1a86805","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana","short_title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-08-01","effective_date","2019-08-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3b5b7e9b-398a-4a1f-b559-790a5aad0e44","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","short_name","Peraturan BKKBN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2019
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 1, BN. 2019 No. 871, www.peraturan.go.id
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional TENTANG Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan \r\ndan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 \r\ntentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan \r\nOperasional Keluarga Berencana masih terdapat \r\nkekurangan dan belum dapat menampung \r\nperkembangan Program Kependudukan, Keluarga \r\nBerencana, dan Pembangunan Keluarga;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional \r\ntentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan \r\nOperasional Keluarga Berencana; \n 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang \r\nPerkembangan Kependudukan dan Pembangunan \r\nKeluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5080);\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang \r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4575);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang \r\nRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun \r\nAnggaran 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 225);\r\n6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non \r\nDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, \r\nTugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan \r\nTata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 322);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 \r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); \n Pendahuluan; Kebijakan dan strategi BOKB; Prosedur Pelaksanaan BOKB; Penggunaan BOKB; Pelaporan; Pemanauan dan evaluasi; penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019. \n Mencabut Peraturan \r\nKepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana \r\nNasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis\r\nPenggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana \n 32 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memperbaiki kekurangan dalam peraturan sebelumnya dan menyesuaikan dengan perkembangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, termasuk menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) yang mencakup biaya operasional balai penyuluhan, distribusi alat dan obat kontrasepsi, integrasi program di kampung KB, pembinaan oleh kader, serta dukungan komunikasi dan manajemen. Dana ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan di tingkat kabupaten dan kota, dengan mekanisme penganggaran dan pelaporan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2019

TECHNICAL GUIDELINES FOR THE USE OF
FAMILY PLANNING OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING AGENCY,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in the Regulation of the Head of the National Population and Family Planning Agency Number 1 of 2018 concerning Technical Guidelines for the Use of Family Planning Operational Assistance Funds, there are still shortcomings and it has not been able to accommodate the development of the Population, Family Planning, and Family Development Program;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Population and Family Planning Agency concerning Technical Guidelines for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b64fcf60-aecb-4ac5-bf3d-b457c1a86805","actionData","errors"]