[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b64f824b-17c3-454b-8f4e-6ca394e635ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008","number","9","year","2008","published_date","2008-10-22","effective_date","2008-10-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN-Kepala desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi;\r\nbahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. \n UU No. 51 Tahun 1999 sesebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP 72 Tahun 2005 \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang persiapan pemilihan kepala desa; mekanisme pembentukan panitia pemilihan; susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pemilihan; hak memilih dan dipilih; penjaringan dan penyaringan; kampanye calon kepala desa; pemilihan kepala desa; pemilihan ulang; pelantikan kepala desa; larangan dan sanksi bagi bakal calon, calon kepala desa, panitia pemilihan dan pemilih; biaya pemilihan kepala desa; masa jabatan kepala desa; penyidikan kepala desa; pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa; dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 \n 16 Halaman, Penjelasan: 5 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia ini bertugas mengumumkan rencana pemilihan, menyusun anggaran biaya, melaksanakan pendaftaran pemilih, penjaringan bakal calon, menetapkan calon kepala desa, menyiapkan kartu suara, menentukan waktu kampanye, menyiapkan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

Hak dan Kewajiban:

Penduduk desa yang memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa. Persyaratan meliputi usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, tidak sedang menjalani hukuman pidana, tidak dicabut hak pilihnya, dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Calon Kepala Desa juga harus memenuhi persyaratan pendidikan minimal SMP, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan tidak pernah dihukum penjara lebih dari 5 tahun.
Proses pemilihan meliputi penjaringan dan penyaringan bakal calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Pemilihan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti memberikan sesuatu dengan maksud tertentu dinyatakan gugur.\n2. Bakal Calon atau Calon Kepala Desa yang memalsukan keterangan atau melakukan kecurangan dapat dinyatakan gugur.\n3. Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar ketentuan dapat diberhentikan.\n4. Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANGGAI KEPULAUAN REGENCY

Number 9, 2008

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI KEPULAUAN REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2008
on
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI KEPULAUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in accordance with the provisions of Article 53 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Regional Regulation of Banggai Kepulauan Regency Number 10 of 2001 on Procedures for Candidacy, Election, Appointment and Dismissal of Village Head is no longer appropriate;
that in connection with the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Banggai Kepulauan Regency on Procedures for Candidacy, Election, Appointment and Dismissal of Village Head.

Bearing in Mind / Having Regard to :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b64f824b-17c3-454b-8f4e-6ca394e635ab","actionData","errors"]