[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b64a3b08-754d-4558-981c-36b6f0882efb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023","number","13","year","2023","published_date","2023-01-05","effective_date","2023-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","df8dbca1-5fdc-4ceb-a7ec-94393d4e1930","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","short_name","Permendikbudriset","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepegawaian
2023
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 13, BN.2023 (47)/ 16 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TENTANG Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah\tNomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai\t\tPemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan\t\tPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan\tPerjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan bagi PPPK, serta hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Kewajiban PPPK meliputi setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjaga persatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, PPPK juga wajib berpenampilan rapi, bertindak objektif, menghadiri sumpah/janji, mengutamakan kepentingan negara, melaporkan hal yang membahayakan negara, melaporkan harta kekayaan, masuk kerja dan menaati jam kerja, memelihara barang milik negara, memberikan kesempatan pengembangan kompetensi kepada bawahan, menolak pemberian yang berkaitan dengan tugas, dan menyelesaikan tugas.

PPPK dilarang menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk keuntungan pribadi, bekerja untuk lembaga lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bekerja untuk negara asing atau organisasi internasional asing, memiliki barang milik negara secara tidak sah, melakukan pungutan liar, melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, menghalangi tugas kedinasan, menerima hadiah yang dilarang, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan yang merugikan yang dilayani, memberikan dukungan politik yang dilarang, mencalonkan diri dalam jabatan politik tertentu, berwirausaha yang menimbulkan benturan kepentingan, melakukan perundungan, pelecehan, kekerasan seksual, menyalahgunakan narkoba, menyampaikan ujaran kebencian, menduduki jabatan rangkap, terlibat politik praktis, memberikan sesuatu untuk diangkat dalam jabatan, bekerja di luar tugas kedinasan, memiliki lebih dari satu istri/suami, dan melakukan kegiatan yang merugikan negara.

Peraturan ini juga mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin, yang terdiri dari hukuman disiplin ringan (teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), sedang (pemberhentian tunjangan kinerja selama 3 atau 6 bulan), dan berat (pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat). Jenis pelanggaran dan hukuman yang sesuai juga diatur secara rinci. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pejabat yang berwenang menghukum dan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan.

","transitional_provisions","1. Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 13 OF 2023

ABOUT

DISCIPLINE OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH A WORK AGREEMENT
WITHIN THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 52 of Government
Regulation Number 49 of 2018 concerning the Management of
Government Employees with a Work Agreement, it is necessary to
establish a Regulation of the Minister of Education, Culture,
Research, and Technology regarding the Discipline of Government Employees
with a Work Agreement within the Ministry of Education,
Culture, Research, and Technology;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State
Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b64a3b08-754d-4558-981c-36b6f0882efb","actionData","errors"]