[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6467581-f7d8-4f72-abdd-989e94afa343","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-10-18","effective_date","2011-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Lembaga Kemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga kemasyarakatan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2011/ NO. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini UU No. 6 Tahun 1995 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; PP Nomor 73 Tahun 2005 ; PP No. 38 Tahun 2007 ; Kemendagri No. 53 Tahun 2000 ; Pemensos No. 83/HUK Tahun 2005 ; Pemendagri No. 5 Tahun 2007 ; Pemendagri No. 52 Tahun 2007 ; Perda Kota Kendari No. 2 Tahun 2008 ; Perda Kota Kendari No. 6 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, hubungan kerja, pembinaan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011. \n 1. Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah sampai adanya pergantian kepengurusan. \r\n2. Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa bakti\r\n3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, tugas, fungsi, dan keanggotaan berbagai lembaga kemasyarakatan di Kota Kendari, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Karang Taruna, dan Lembaga Adat. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam membantu Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan, masa bakti pengurus, serta mekanisme pemberhentian dan penggantian pengurus. Peraturan ini juga mengatur hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan pihak ketiga. Selain itu, diatur pula mengenai pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota Kendari, serta sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan anggaran Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah sampai adanya pergantian kepengurusan.\n2. Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa bakti.\n3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 31 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2007 concerning Guidelines for Structuring Community Institutions, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Community Institutions.

In View of:

Law Number 6 of 1995 concerning the Establishment of the Second Level Municipality of Kendari (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 44, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3602);
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6467581-f7d8-4f72-abdd-989e94afa343","actionData","errors"]