[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b63f946b-a2a7-45f2-ae12-bc81d2e75047","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2011 tentang BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2011","number","02","year","2011","published_date","2011-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2011/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu membentuk peraturan daerah kabupaten takalar tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan \n 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822);\r\n2. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang undang-undang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara te[unlik indonesia nomor 3209);\r\n3. undang-unddang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4389);\r\n4. undang-unddang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undnag-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844;\r\n5. undang-unddang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerint pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4438);\r\n6. undang-unddang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 5049);\r\n7. undang-unddang nomor 38 tahun 2007 tentang prmbagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4437);\r\n8. undang-unddang nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 5161);\r\n9. peraturan pemerintah 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;\r\n10. peraturan presiden nomor 1 tahun 2007 tentang pengesahan pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan\r\n11. peraturan menteri keuangan nomor 147/PMK.07/2010 tentang badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan BPHTB; \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK\r\nBAB III : DASAR PENGENAAN, TARUF, DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK\r\nBAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK\r\nBAB V : SAAT TERHUTANGNYA PAJAK\r\nBAB VI : KETENTUAN BAGI PEJABAT\r\nBAB VII : PEMUNGUTAN PAJAK\r\nBAB VIII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAAN \r\nBAB IX : KEDALUWARSA PENAGUHAN\r\nBAB X : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN\r\nBAB XI : INSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XII : KETENTUAN KHUSUS\r\nBAB XIII : PENYIDIKAN\r\nBAB XIV : KETENYUAN PIDANA\r\nBAB XV : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011. \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Takalar. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi pemindahan hak (jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dll.) dan pemberian hak baru. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), dengan tarif sebesar 5%. Terdapat Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp. 60.000.000,00, atau Rp. 300.000.000,00 untuk waris/hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, saat terutangnya pajak, kewajiban pejabat (PPAT, Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan), tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus terkait kerahasiaan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 untuk setiap laporan.\n3. Kepala kantor badan pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 02 OF 2011
CONCERNING
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND BUILDING (BPHTB)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAKALAR,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation of Takalar Regency concerning Duty on Acquisition of Rights to Land and Building.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209);
Law Number 10 of 2004 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b63f946b-a2a7-45f2-ae12-bc81d2e75047","actionData","errors"]