[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b63da1c3-00f6-4e0b-b614-43b243a112ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tual","place_of_enactment","Tual","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD. NO. 2024/, LL KOTA TUAL : 13 HLM.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta menjamin akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Peraturan ini mengatur mengenai Pemberi Bantuan Hukum, yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekruitmen tenaga bantuan hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan dan konsultasi hukum, menerima anggaran dari Pemerintah Daerah, serta mendapatkan perlindungan hukum. Mereka juga berkewajiban melaporkan program dan penggunaan anggaran bantuan hukum, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum, menjaga kerahasiaan informasi Penerima Bantuan Hukum, dan memberikan bantuan hukum hingga perkara selesai.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukum selesai sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat, serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum berkewajiban menyampaikan informasi perkara secara benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Tata cara penyelenggaraan bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan tertulis dengan identitas pemohon dan uraian singkat masalah hukum, yang ditujukan kepada Pemerintah Kota atau Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis. Jenis bantuan hukum meliputi bidang hukum pidana, keperdataan, dan tata usaha negara, yang dilaksanakan secara litigasi dan nonlitigasi. Penyaluran dana bantuan hukum dilakukan melalui perjanjian kerja sama dan dilaporkan setiap triwulan.

Wali Kota melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain terkait perkara yang ditangani.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TUAL
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TUAL CITY
NUMBER 04 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF LEGAL AID FOR THE COMMUNITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TUAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization of Legal Aid;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 18 of 2003 concerning Advocates (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4288);
Law Number 31 of 2007 concerning the Establishment of Tual City in Maluku Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 97, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b63da1c3-00f6-4e0b-b614-43b243a112ce","actionData","errors"]