[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b63b0b84-4f5c-4fa2-abc7-86960f6a2400","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan usaha - perdagangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelaksanaan\r\npembangunan\r\nberkelanjutan sebagai\r\nupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan\r\nkemakmuran masyarakat\r\nserta kelestarian fungsi\r\nlingkungan hidup di wilayah\r\nKabupaten Barru yang\r\nmerupakan bagian integral\r\ndari penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan\r\nketentuan dalam Pasal 74\r\nUndang-Undang Nomor 40\r\nTahun 2007 tentang\r\nPerseroan Terbatas dan\r\nKetentuan dalam Pasal 15\r\ndan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 tahun\r\n2007 tentang Penanaman\r\nModal maka Kewajiban\r\nPerusahaan maka upaya\r\nsebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana\r\ndengan baik bila terjalin\r\nhubungan sinergis antara\r\npemerintah daerah dengan\r\npara pelaku dunia usaha\r\ndan masyarakat sehingga\r\ndiperlukan sebuah\r\nperaturan yang\r\nmendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk\r\nmenerapkan Tanggung\r\nJawab Sosial dan\r\nLingkungan Perusahaan di\r\nKabupaten Barru;\r\nc. bahwa Tanggung Jawab\r\nSosial dan Lingkungan\r\nPerusahaan merupakan\r\nkomitmen perusahaan\r\nuntuk berperan serta dalam\r\npembangunan ekonomi berkelanjutan guna\r\nmeningkatkan kualitas\r\nkehidupan dan lingkungan\r\nagar pelaksanaan kegiatan\r\nTanggung Jawab Sosial dan\r\nLingkungan Perusahaan\r\nmemperoleh hasil yang\r\noptimal, kegiatan yang\r\ndilaksanakan harus\r\nbersinergi dengan program\r\nPemerintah Kabupaten\r\nBarru; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah\r\nTingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n 3. Undang-Undang 19 Tahun\r\n2003 tentang Badan Usaha\r\nMilik Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 70,\r\nTambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4297);\r\n 4. Undang-Undang 25 Tahun\r\n2007 tentang Penanaman\r\nModal (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 67, Tambahan\r\nlembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4724);\r\n 5. Undang-Undang 26 Tahun\r\n2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 68, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4725);\r\n 6. Undang-Undang 40 Tahun\r\n2007 tentang Perseroan\r\nTerbatas (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4756);\r\n 7. Undang-Undang 11 Tahun\r\n2009 tentang Kesejahteraan\r\nSosial (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 12, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4967);\r\n 8. Undang-Undang Nomor 25\r\nTahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 112,\r\nTambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 5038); \n (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial\r\ndan Lingkungan Perusahaan meliputi:\r\na. program dan bidang kerja;\r\nb. lembaga;\r\nc. mekanisme dan prosedur\r\npenyelenggaraan;\r\nd. bantuan pembiayaan penyelenggaraan\r\nkesejahteraan sosial dan kompensasi\r\npemulihan dan/atau peningkatan\r\nfungsi lingkungan hidup;\r\ne. fasilitas Tanggung Jawab Sosial\r\nPerusahaan;\r\nf. pelaporan;\r\ng. peran serta masyarakat;\r\nh. pembinaan dan pengawasan;\r\ni. ketentuan sanksi;\r\nj. pengaduan dan penyelesaian sengketa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016. \n 59 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Barru. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, berdasarkan prinsip etika bisnis.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan, memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan TJSLP, mensinergikan program TJSLP dengan program pembangunan daerah, melindungi perusahaan dari pungutan tidak berwenang, meminimalisir dampak negatif perusahaan, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembentukan Lembaga Pengelola TJSLP yang terdiri dari perwakilan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ruang lingkup TJSLP meliputi program dan bidang kerja, lembaga, mekanisme penyelenggaraan, pembiayaan, fasilitas, pelaporan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, sanksi, pengaduan, dan penyelesaian sengketa.
Kewajiban bagi setiap penanam modal dan perusahaan berbadan hukum untuk melaksanakan program TJSLP, terutama yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Hak perusahaan untuk menetapkan program TJSLP yang selaras dengan pembangunan Kabupaten Barru dan mendapatkan penghargaan/kemudahan dari pemerintah.
Kewajiban perusahaan untuk menetapkan komitmen TJSLP dalam kebijakan manajemen, menyusun kegiatan sesuai prinsip TJSLP, berkoordinasi dengan OPD terkait, dan menyesuaikan besaran dana TJSLP dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.\n3. Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.","sanctions","1. Perusahaan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\n2. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa : Teguran; Peringatan tertulis; dan Pembatasan izin kegiatan usaha.\n3. Lembaga pengelola tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi DPRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARRU
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL AND
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARRU,

Considering:

that the implementation of sustainable development as an effort to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions in the Barru Regency which is an integral part of the implementation of Regional Government;
that based on the provisions in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Provisions in Article 15 and Article 17 of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, the Company's Obligations are an effort as referred to

letter a can be carried out properly if there is a synergistic relationship between the regional government and business actors and the community so that a regulation is needed that is based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b63b0b84-4f5c-4fa2-abc7-86960f6a2400","actionData","errors"]