[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b63787a1-de94-4cd5-9822-97c1583b3d93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-04-20","effective_date","2014-05-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA TEKNIS DAERAH-organisasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah dan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pengoordinasian, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;\r\nbahwa Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur staf dan unsur pelayanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, mengelolah berbagai kepentingan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; eselonisasi jabatan; unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2013 \n 17 Halaman, Penjelasan: 4 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 4).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Poso. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah dan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pengoordinasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Lembaga Teknis Daerah memiliki peran strategis sebagai unsur staf dan unsur pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan mengelola berbagai kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan ini membentuk organisasi dan tata kerja yang terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kantor Pemadam Kebakaran.

Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Bappeda bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Lembaga Teknis Daerah lainnya bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Peraturan ini juga mengatur susunan organisasi dari masing-masing Lembaga Teknis Daerah, termasuk struktur organisasi, bidang, sub bidang, seksi, dan kelompok jabatan fungsional. Selain itu, diatur pula mengenai eselonisasi jabatan, unit pelaksana teknis badan (UPTB), dan tata kerja dari masing-masing Lembaga Teknis Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada dilingkungan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

1
POSO REGENCY
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF POSO,

Considering:

that in order to support the Vision and Mission of the
Regional Government and for the effectiveness of
the implementation of coordinating tasks, in
the conduct of government, development and
services, it is necessary to reorganize
the Organization and Work Procedures of the Regional Technical
Institutions;
that the Regional Technical Institutions as staff elements
and service elements have a very strategic
role in supporting the implementation of tasks,
managing various interests in the context of
community welfare;
that based on the provisions of Article 2 paragraph (1) of
Government Regulation Number 41 of 2007
concerning Regional Apparatus Organizations,
the formation of Regional Apparatus Organizations is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b63787a1-de94-4cd5-9822-97c1583b3d93","actionData","errors"]