Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2012

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Gugus Tugas ini berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Tugas utama Gugus Tugas meliputi koordinasi, pemantauan, sosialisasi, edukasi, kerjasama, evaluasi, dan pelaporan terkait pencegahan dan penanganan pornografi. Struktur organisasi Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota, dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua dan Menteri Agama sebagai Ketua Harian. Gugus Tugas juga dapat membentuk Sub Gugus Tugas yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan penegak hukum. Selain itu, Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/wali kota. Pembiayaan pelaksanaan tugas Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.