[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b63576df-e118-4379-806c-1131ccd8459c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan peraturan daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.112, TLD NO.98
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kebijakan Umum Program Pembentukan Peraturan Daerah, Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Daftar Kumulatif Terbuka, Perencanaan Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, pembiayaan, dan penyebarluasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019. \n Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2013 \n 13 halaman; Penjelasan 4 halaman; Lampiran 3 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 205), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 17).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan Perda yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Ketentuan Substansial:

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Raperda dapat berasal dari Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD. Di lingkungan DPRD, penyusunan dikoordinasikan oleh Bapemperda, sementara di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Bapemperda berwenang meneliti dan menguji kelayakan Raperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh Badan Musyawarah DPRD, serta meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur memerintahkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Biro Hukum berwenang menolak atau mengubah penamaan dan/atau materi pokok yang diatur Raperda yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.

Hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda untuk sinkronisasi dan harmonisasi, kemudian dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPRD untuk dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Propemperda dapat diubah dengan syarat adanya hasil pengkajian Menteri Dalam Negeri, Raperda tidak tercantum dalam Propemperda, dan waktu perubahan sebelum memasuki Masa Persidangan Ketiga DPRD.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Raperda di Luar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, menindaklanjuti kerja sama, atau perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE PREPARATION OF REGIONAL REGULATION
FORMATION PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 16 paragraph
(3) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018
concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number
80 of 2015 concerning the Formation of Legal Products
Regions, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of the Province of
Central Sulawesi concerning Procedures for the Preparation of Programs
Formation of Regional Regulations.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 13 of 1964 concerning
Enactment of Government Regulation in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b63576df-e118-4379-806c-1131ccd8459c","actionData","errors"]