[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6334669-21a3-4ad0-afe3-c73508b49d13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-10-23","effective_date","2017-11-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI/PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2017
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 8, BN. 2017 No. 1541, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kewajiban mengenai pelaporan harta kekayaan di \r\nLingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi \r\nmembutuhkan pemuktakhiran dalam hal tata cara \r\npenyampaian Laporan Harta Kekayaan, pengaturan \r\npengenaan sanksi disiplin, dan pengawasan terhadap \r\nkepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan;\r\nb. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi \r\nRepublik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang \r\nLaporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat perlu \r\ndisesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkait \r\ntata cara dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta \r\nKekayaan sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang \r\nbaru;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang \r\nLaporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi \r\nPemberantasan Korupsi; \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan \r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor \r\n30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi \r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5661);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang \r\nSistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi \r\nPemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581), \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 \r\ntentang Sistem Manajemen Suber Daya Manusia Komisi \r\nPemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);\r\n4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor \r\n06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian \r\nKomisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan \r\nKorupsi Nomor 01.P.KPK Tahun 2007 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan \r\nKorupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan \r\nKepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;\r\n5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 \r\nTahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi \r\nPemberantasan Korupsi;\r\n6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 \r\nTahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, \r\nPengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta \r\nKekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 985);\r\n7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 \r\nTahun 2016 tentang Disiplin Pegawai Dan Penasihat \r\nKomisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 1579) \n Mengatur tentang tata cara penyampaian laporan harta kekayaan dan hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak menyampaikan serta pengawasan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017. \n Mencabut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk memutakhirkan tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatur pengenaan sanksi disiplin, dan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian laporan tersebut. Tujuannya adalah untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur kewajiban Pegawai dan Penasihat KPK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan pada saat pengangkatan, berakhirnya masa jabatan, dan secara periodik setiap tahun. Penyampaian laporan dilakukan secara online melalui aplikasi e-LHKPN. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian laporan. Biro Sumber Daya Manusia KPK wajib memberitahukan perubahan data jabatan kepada Direktorat terkait.

","transitional_provisions","1. bagi Pegawai/Penasihat yang baru diangkat maka Laporan Harta Kekayaan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan pengangkatan.\n2. bagi Pegawai yang pensiun/diberhentikan/ dikembalikan ke instansi asal maka Harta Kekayaan yang dilaporkan adalah per posisi sesuai dengan saat mengalami perubahan jabatan tersebut dan disampaikan paling lama dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Pegawai.\n3. bagi Pegawai yang sudah pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan atau mengalami promosi/mutasi/diwajibkan untuk memperbaharui Laporan Harta Kekayaan setiap 4 (empat) tahun, Harta Kekayaan yang dilaporkan merupakan per posisi 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan paling lambat pada 31 Maret 2018.","sanctions","1. Pegawai/Penasihat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan KPK.\n2. Pegawai/Penasihat yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan akan dikenakan penundaan pembayaran tunjangan hari tua.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1541, 2017 KPK. LHK Employee/Advisor. Revocation.

REGULATION
OF THE COMMISSION FOR THE ERADICATION OF CORRUPTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
REPORT ON THE ASSETS OF EMPLOYEES/ADVISORS
OF THE COMMISSION FOR THE ERADICATION OF CORRUPTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

LEADERSHIP OF THE COMMISSION FOR THE ERADICATION OF CORRUPTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the obligation regarding the reporting of assets within the Corruption Eradication Commission requires updating in terms of procedures for submitting Asset Reports, regulating the imposition of disciplinary sanctions, and monitoring compliance with the submission of Asset Reports;
that Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 04 of 2010 concerning Reports on the Assets of Employees/Advisors needs to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6334669-21a3-4ad0-afe3-c73508b49d13","actionData","errors"]