[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6301805-9795-44fc-b4fb-b886c186cc31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BEA-PEROLEHAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k\r\nUndang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea\r\nPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan\r\nditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak\r\nKabupaten / Kota.\r\nsesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) UndangUndang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah \n Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960\r\ntentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nSelatan .\r\nUndang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960\r\ntentang Panitia Urusan Piutang\r\nNegara .\r\nUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang\r\nHukum Acara Pidana.\r\nUndang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang\r\nPenagihan Pajak dengan Surat Paksa.\r\nUndang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang\r\nBea Perolehan Hak Atas Tanah.\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang\r\nPengadilan Pajak.\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPembendaharaan Negara.\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan .\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab\r\nKeuangan Negara.\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Nasional .\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah.\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170\r\nTahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara\r\nPemungutan Pajak Daerah.\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173\r\nTahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di\r\nBidang Pajak Daerah.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1\r\nTahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah Kabupaten Wajo.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4\r\nTahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang\r\nMenjadi Kewenangan Pemerintah\r\nKabupaten Wajo.\r\n\r\n \n BEA\r\nPEROLEHAN HAK ATAS TANAH\r\nDAN /ATAU BANGUNAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011. \n 57 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam memungut BPHTB.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek pajak: Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Subjek pajak: Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dasar pengenaan pajak: Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB, maka dasar pengenaan adalah NJOP PBB.
Tarif pajak: 5%.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP): Rp.60.000.000,00, kecuali untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah satu derajat, ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00.
Wilayah pemungutan: Wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
Saat pajak terutang: Ditentukan berdasarkan jenis perolehan hak (misalnya, sejak tanggal akta jual beli).
Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris, Kepala Kantor Lelang, dan Kepala Kantor Pertanahan terkait dengan pembayaran pajak.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembayaran pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penagihan, pengurangan, keberatan, banding, gugatan, pembetulan, pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan, kadaluarsa, ketentuan khusus terkait kerahasiaan, ketentuan pidana, dan penyidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 untuk setiap laporan.\n3. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WAJO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND
AND/OR BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAJO,

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) letter k of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Duty on Acquisition of Land and Building Rights is stipulated as one type of Regency/City Tax;
That according to the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Taxes are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Wajo Regency concerning the Duty on Acquisition of Land and Building Rights.

In view of:

Law Number 47 Prp of 1960 concerning the Establishment of Level I Regions of Southeast South Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6301805-9795-44fc-b4fb-b886c186cc31","actionData","errors"]