[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b62cb73c-8915-4996-9079-6b9f7a6db9fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA – PENDAPATAN – PENGELOLAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014\r\n \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendapatan Desa yang diperoleh Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah, dan melakukan penghentian penerimaan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini serta memasukkan ke dalam rekening kas Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016. \n Peraturan yang ducabut adalah Perda Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa \n 21 HLM; Penjelasan : 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sumber pendapatan desa di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan keberdayagunaan pendapatan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan pendapatan desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis Pendapatan Desa:\n
- Pendapatan asli Desa (hasil usaha, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa).
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa).
- Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah (ADD).
- Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
\n
Pengelolaan Pendapatan Desa:\n
- Perencanaan pendapatan desa dalam APBDesa.
- Pelaksanaan pendapatan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Penatausahaan pendapatan desa, termasuk kewajiban memasukkan setiap pendapatan ke dalam APBDesa dan rekening kas desa.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatan desa kepada Bupati melalui Camat.
\n
Pembinaan dan Pengawasan:\n
- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan Desa.
\n

Peraturan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan, penatausahaan yang transparan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang akuntabel dalam pengelolaan pendapatan desa.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendapatan Desa yang diperoleh Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah, dan melakukan penghentian penerimaan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini serta memasukkan ke dalam rekening kas Desa.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sleman No. 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16977/perda-kab-sleman-no-3-tahun-2010","846397c0-81e0-4497-8689-37b887735532","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY REGIONAL GAZETTE
(Official News of Sleman Regency)
Number: 2
Year 2016

THE REGENT OF SLEMAN
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

SLEMAN REGENCY REGULATION
NUMBER 2 YEAR 2016
ON
MANAGEMENT OF VILLAGE REVENUE SOURCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

Considering / Whereas:

that the implementation of the rights and obligations of the Village in administering government and development, as well as community development and empowerment, requires financing sourced from Village income;
that in order for village income to be more effective and efficient in the implementation of village authority as referred to in letter a, it is necessary to regulate village income sources by regional regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village Revenue Sources;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b62cb73c-8915-4996-9079-6b9f7a6db9fc","actionData","errors"]