[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6201f81-0911-4371-a988-f1226334cec6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir","short_title","Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-09-22","effective_date","2021-09-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4ecffd7d-3178-4722-b054-581708acd151","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional","short_name","Peraturan BRIN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Riset dan Inovasi Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
2021
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 3, BN.2021 (1081) : 9 hlm.; jdih.brin.go.id
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional TENTANG Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. \n Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri PANRB Nomor 75 Tahun 2020; dan Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021. \n Peraturan BRIN ini mengatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan: a. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pembina; dan b. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pengguna. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh PPK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi instansi pemerintah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021. \n Lampiran file: 19 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara instansi pembina dan pengguna dalam perhitungan kebutuhan jabatan, serta penetapan jenjang jabatan yang terdiri dari Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Peraturan ini juga mengatur tentang tahapan penyusunan kebutuhan jabatan yang meliputi perhitungan dan pengusulan, dengan mempertimbangkan beban kerja dan standar kemampuan rata-rata.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
GUIDELINES FOR CALCULATING THE NEEDS OF
NUCLEAR TECHNOLOGY DEVELOPER FUNCTIONAL POSITIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 43 paragraph (2)
Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and
Bureaucratic Reform Number 75 of 2020 concerning Functional
Position of Nuclear Technology Developer, it is necessary to stipulate
Regulation of the National Research and Innovation Agency concerning Guidelines
Calculation of the Needs of Functional Positions for Developers
Nuclear Technology;

In view of:

Law Number 5 of 2014 concerning State Apparatus
Civil (State Gazette of the Republic of Indonesia Year
2014 Number 6, Additional State Gazette of the Republic
Indonesia Number 5494);
Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6201f81-0911-4371-a988-f1226334cec6","actionData","errors"]