[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6124911-5d9b-413b-bb85-ff09e4f9b7b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.05/2020","number","102/PMK.05/2020","year","2020","published_date","2020-08-06","effective_date","2020-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BENDAHARA UMUM NEGARA – REKENING – PENGELOLAAN
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 102/PMK.05/2020, BN.2020/NO.877, jdih.kemenkeu.go.id : 20 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara
ABSTRAK:	\n \n - bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengelolaan rekening milik bendahara umum\r\nnegara dengan menyesuaikan perkembangan pengelolaan kas negara saat ini, serta dalam rangka\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39\r\nTahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nKeuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara; \n Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.\r\n4916); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738); Perpres RI No. 57 Tahun\r\n2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019\r\n(BN Tahun 2019 No. 1745); \n Ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN) yang terdiri dari\r\ntempat pembukaan rekening yaitu di bank sentral dan/atau bank umum dalam mata uang rupiah\r\ndan/atau valas, jenis rekening milik BUN, kewenangan pengelolaan rekening milik BUN,\r\npembukaan rekening milik BUN, pengoperasian rekening milik BUN, penutupan rekening milik\r\nBUN, akuntansi dan pelaporan, serta petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan\r\nPeraturan Menteri ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyediaan dana (dropping)\r\nke RPKBUNP SPAN sebagaimana diatur dalam Pasal 15, penihilan rekening sebagaimana diatur\r\nPasal 19 dan sanksi keterlambatan melakukan penihilan RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji\r\nsebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui\r\nSistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan\r\nDana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN) dengan menyesuaikan perkembangan pengelolaan kas negara. Peraturan ini mengatur pembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekening milik BUN di Bank Sentral dan Bank Umum. Kewenangan pengelolaan rekening dilimpahkan kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. Rekening-rekening ini meliputi Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening KUN, Rekening Operasional, dan lainnya. Peraturan ini juga mengatur tentang bunga/jasa giro yang diterima dari rekening tersebut dan biaya layanan perbankan yang tidak dikenakan pada rekening milik BUN.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Rekening Milik BUN yang dibuka di Bank Sentral dan/atau Bank Umum harus disesuaikan penamaannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Pasal 15, penihilan rekening sebagaimana diatur Pasal 19 dan sanksi keterlambatan melakukan penihilan RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 531)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 102/PMK.05/2020
CONCERNING
MANAGEMENT OF ACCOUNTS OWNED BY THE STATE TREASURER GENERAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 16 paragraph (6) and Article 16 paragraph (9) of Government Regulation Number 39 of 2007 concerning Management of State/Regional Money, Regulation of the Minister of Finance Number 218/PMK.05/2007 concerning Procedures for Opening and Management of Accounts Owned by the State Treasurer General has been established;
that in order to improve the mechanism for managing accounts owned by the state treasurer general by adjusting to the current developments in state cash management, it is necessary to re-regulate the management of accounts owned by the state treasurer general in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6124911-5d9b-413b-bb85-ff09e4f9b7b8","actionData","errors"]