[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b610d155-f67f-4e49-8ae8-99944de89187","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-03-10","effective_date","2011-03-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bener Meriah","place_of_enactment","Simpang Tiga Redelong","theme","Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten Bener Meriah yang mengatur Retribusi daerah di Kabupaten Bener Meriah dilakukan pengaturan dan penyesuaian kembali pengaturan tentang Retribusi daerah; c \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007.\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2011. \n 71 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menetapkan berbagai jenis retribusi sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.\n\n- **Retribusi Jasa Umum** meliputi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penyediaan/penyedotan kakus, pelayanan tera/tera ulang, dan pengendalian menara telekomunikasi.\n\n- **Retribusi Jasa Usaha** mencakup pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/pesanggrahan/villa, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, serta penjualan produksi usaha daerah.\n\n- **Retribusi Perizinan Tertentu** terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan izin trayek.\n\nSetiap jenis retribusi memiliki objek, subjek, cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, serta struktur dan besaran tarif yang berbeda-beda. Qanun ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Selain itu, diatur pula mengenai kadaluwarsa penagihan, pembukuan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait retribusi daerah.","transitional_provisions","1. Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan pada saat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyediakan alat uji tera/tera ulang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENER MERIAH
QANUN OF BENER MERIAH REGENCY
NUMBER 03 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENER MERIAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the regional retribution is one of the important sources of regional income to finance the implementation of Regional Government in carrying out services to the community and realizing regional independence;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Qanun of Bener Meriah Regency governing Regional Retribution in Bener Meriah Regency is subject to re-regulation and adjustment of the regulation on Regional Retribution;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is deemed necessary to stipulate it in a Qanun.

In view of:

Law Number 13 of 1980

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b610d155-f67f-4e49-8ae8-99944de89187","actionData","errors"]