[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b60fc540-14ae-435d-a07a-540b7fc736af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha di Bidang Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Izin Usaha di Bidang Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-Usaha-di Bidang-Jasa-Konstruksi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.2 SERI B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha di Bidang Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b. Bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah di bidang jasa konstruksi dilakukan melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi; c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, izin usaha jasa konstruksi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten tempat penyelenggara jasa konstruksi tersebut berdomisili;\r\n \n Dasar Hukum: : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Usaha Jasa Konstruksi; Perizinan; Sistem Dan Prosedur; Hak, Kewajiban, Dan Sanksi Administrasi; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi \n Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan: 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002 Nomor 1 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini mengatur tentang izin usaha di bidang jasa konstruksi. Latar belakangnya adalah perlunya pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, yang dilakukan melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Sleman.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi.
Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi, yang mengharuskan BUJK memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha.
Perizinan, yang terdiri dari Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan. Setiap orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin.
Hak dan kewajiban usaha perseorangan atau BUJK yang telah memiliki izin, termasuk hak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan kewajiban untuk melaporkan perubahan data dan menyampaikan laporan akhir tahun.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai perubahan dan penggantian izin, sistem dan prosedur perizinan, serta pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh OPD.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.","sanctions","1. BUJK yang tidak memiliki IUJK atau Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki kartu tanda daftar sebagaimana dimaksud Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
on
BUSINESS LICENSE IN THE FIELD OF CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SLEMAN,

Considering / Whereas:

that the implementation of construction services has a strategic role in regional development so that it is necessary to provide guidance and control by the regional government to realize quality construction work results;
that one of the efforts to guide and control the Regional Government in the field of construction services is carried out through granting business licenses for construction services to construction service providers;
that based on Article 4 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Public Works Number 04/PRT/M/2011 on Guidelines for Requirements for Granting National Construction Services Business Licenses, construction services business licenses are granted by the Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b60fc540-14ae-435d-a07a-540b7fc736af","actionData","errors"]