[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b60b9e69-bbcd-4172-adde-50f42388d53d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten Banjar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2009","number","1","year","2009","published_date","2009-01-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten Banjar\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan\r\nkesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar salah satu upaya\r\nyang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan jaminan\r\nkesehatan sosial daerah.\r\nbahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas\r\ndiperlukan suatu upaya dengan membangun suatu sistem yang\r\nmengatur tentang jaminan kesehatan sosial bagi masyarakat\r\nKabupaten Banjar secara merata, menyeluruh dan memenuhi\r\nstandar mutu yang memadai ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada\r\nhuruf a, dan b di atas maka dipandang perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Sistem\r\nPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten\r\nBanjar. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Putusan Mahkamah Konstitusi RI terhadap 007/PPU-III/2005; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / Menkes / PER / VII\r\n/ 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 / Menkes / SK / I /\r\n2003; . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ Menkes / SK / II /\r\n2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331 / Menkes / SK / V /\r\n2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04\r\nTahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten Banjar, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan;\r\n3.\tKepesertaan;\r\n4.\tPemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);\r\n5.\tManfaat Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Sosial;\r\n6.\tCara Pembayaran Ke Provider;\r\n7.\tSistim Rujukan;\r\n8.\tPengelolaan Dana;\r\n9.\tPengumpulan Iuran;\r\n10.\tOrganisasi Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah;\r\n11.\tSusunan Organisasi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Daerah;\r\n12.\tDewan Wali Amanah;\r\n13.\tTanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai;\r\n14.\tTahun Buku;\r\n15.\tPengawasan;\r\n16.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2009. \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten Banjar. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencapai Kinerja Sistem Kesehatan Daerah dengan fokus pada pembiayaan kesehatan dan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas, dan dana amanat. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.

Peserta jaminan kesehatan adalah seluruh masyarakat Kabupaten Banjar yang berdomisili di wilayah tersebut. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan peserta kepada badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial daerah. Pelaksana pemberian pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk pelayanan tingkat lanjut, peserta mandiri dikenakan iuran.

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah (BAPEL JAMKESOSDA) merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan sosial kepada masyarakat Kabupaten Banjar sesuai dengan pola asuransi kesehatan sosial dengan tidak mencari keuntungan (nirlaba). BAPEL JAMKESOSDA dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Wali Amanah.

Dewan Wali Amanah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dewan ini berfungsi merumuskan kebijakan umum dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 01 YEAR 2009
CONCERNING
SOCIAL HEALTH INSURANCE ADMINISTRATION SYSTEM
OF BANJAR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve and realize the welfare of the people of Banjar Regency, one of the efforts made is through the implementation of regional social health insurance.
that to fulfill the intention in letter a above, an effort is needed to build a system that regulates social health insurance for the people of Banjar Regency evenly, thoroughly and meets adequate quality standards;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Banjar Regency concerning the Social Health Insurance Administration System of Banjar Regency.

In view of:

Law Number 27

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b60b9e69-bbcd-4172-adde-50f42388d53d","actionData","errors"]