[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5f4ae4e-0fa9-433c-8668-f624175ac9d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Alor","place_of_enactment","Kalabahi","theme","Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perbatasan-pengelola-pembentukan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/ No.07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor. \n Dasar huktum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 2020; dan Permendagri No. 140 Tahun 2017. \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pembentukan; IV. Kedudukan dan Wewenang; V. Tugas Pokok dan Fungsi; VI. Tipologi, Susunan Organisasi dan jabaran; VII. Tata Kerja; VIII. Pengangkatan dan Pemberhentian; IX. Pembiayaan; X. Ketentuan peralihan; XI. Ketentuam Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 506)\r\n \n 9 halaman; 3 halaman penjelasan; 1 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 506).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Alor. BPPD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala BPPD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPD memiliki wewenang dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk melaksanakan kebijakan pemerintah, menjaga tanda batas, melakukan koordinasi pembangunan, melakukan pembangunan kawasan perbatasan, mengelola perbatasan antar pemerintah daerah, dan melakukan penegasan serta fasilitasi perselisihan batas daerah. Tugas pokok BPPD meliputi menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Fungsi BPPD mencakup penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, penyusunan program dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penjagaan dan pemeliharaan tanda batas, pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan batas wilayah negara, pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, serta pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar pemerintah daerah.","transitional_provisions","1. Pejabat yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ALOR REGENCY
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
FORMATION OF THE MANAGEMENT AGENCY
OF THE ALOR REGENCY REGIONAL BORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ALOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 14 of Law Number 43 of 2008 concerning State Territory and Article 3 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 140 of 2017 concerning the Formation of Border Management Agency in the Region, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Formation of the Alor Regency Regional Border Management Agency; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5f4ae4e-0fa9-433c-8668-f624175ac9d4","actionData","errors"]