[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5ecd5c3-eecb-4b64-a9b4-b2b765daab54","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-08-06","effective_date","2018-08-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

aparatur - negara
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun\r\n2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi\r\ndan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi\r\nPenunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;\r\n8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun\r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor\r\n1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur\r\nNomor 63); \n Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Pasal 4 tentang Susunan Perangkat Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018. \n Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. \n Terdiri dari 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 4 huruf e angka 5 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini berkaitan dengan susunan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Secara rinci, diatur mengenai tugas dan susunan dari masing-masing perangkat daerah tersebut, termasuk asisten yang mengoordinasikan biro-biro di Sekretariat Daerah, bagian-bagian di Sekretariat DPRD, inspektur pembantu di Inspektorat, bidang-bidang di berbagai Dinas, serta bidang-bidang di berbagai Badan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, sehingga diharapkan aparatur sipil negara memiliki integritas, profesionalitas, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF EAST JAVA PROVINCE NUMBER 11 OF 2016 CONCERNING
FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:

that in order to adjust the nomenclature of the Regional Apparatus with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2017 concerning Guidelines for the Nomenclature of Provincial and Regency/City Regional Apparatus that Carry Out Supporting Functions for the Implementation of Governmental Affairs, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of East Java Province Number 11 of 2016 concerning Formation and Composition of Regional Apparatus;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5ecd5c3-eecb-4b64-a9b4-b2b765daab54","actionData","errors"]