[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5e65e13-6aff-44ca-9dc6-463d6083348a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Penyeberangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-04-16","effective_date","2007-04-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Penyeberangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Pelabuhan-Sungai-Danau-Pelabuhan Penyeberangan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3, TLD No.30, LL KAB. MELAWI: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Penyeberangan
ABSTRAK:	\n \n Perda ini mempertimbangkan bahwa retribusi atas pelabuhan sungai, danau, dan pelabuhan penyeberangan merupakan retribusi daerah kabupaten, dan dengan adanya retribusi dari hal dimaksud, pelayanan kepada masyarakat akan dapat ditingkatkan. \n UU Nomor 8 Tahun 1981;\r\nUU Nomor 21 Tahun 1992;\r\nUU Nomor 24 tahun 1992;\r\nUU nomor 23 Tahun 1997;\r\nUU nomor 28 Tahun 1999;\r\nUU Nomor 34 Tahun 2000;\r\nUU Nomor 34 Tahun 2003;\r\nUU Nomor 10 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 33 tahun 2004;\r\nUU Nomor 8 Tahun 2005;\r\nPP Nomor 66 Tahun 2001;\r\nPP Nomor 69 Tahun 2001;\r\nPP Nomor 58 Tahun 2005;\r\nPP Nomor 79 Tahun 2005. \n Perda ini memuat materi pokok :\r\nPemungutan retribusi adalah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan, angkutan sungau, danau, dan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Melawi. Penetapan struktur dan tarif retribusi juga ditujukan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan jasa pelayanan. Perda ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa terutang, mekanisme atas penetapan, pembayaran, dan penagihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007. \n 12 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menggali pendapatan daerah di bidang perhubungan terkait aktivitas yang menggunakan pelabuhan sungai, danau, dan pelabuhan penyeberangan.

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan, pelayaran angkutan sungai, danau, dan pelabuhan penyeberangan. Objek retribusi meliputi jasa sandar pelabuhan, jasa tanda masuk pelabuhan, penumpukan barang/hewan, serta sewa tanah dan bangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelabuhan.
Golongan Retribusi: Retribusi pelabuhan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis, frekuensi, dan satuan penggunaan fasilitas.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Didasarkan pada pengendalian dan pengawasan penggunaan jasa pelayanan untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, frekuensi penggunaan fasilitas, dan satuan kapasitas muatan/benda. Rincian tarif meliputi jasa sandar pelabuhan, jasa tanda masuk pelabuhan, penumpukan barang, dan sewa tanah/bangunan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
Saat Retribusi Terutang: Saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
Penetapan Retribusi: Ditetapkan berdasarkan SPORD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali jasa tanda masuk pelabuhan yang menggunakan karcis.
Biaya Operasional: Instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasional sebesar 10% dari penerimaan yang disetorkan ke kas daerah.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Penagihan: Pengeluaran surat teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo, dengan wajib retribusi harus melunasi dalam 7 hari setelah surat teguran.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang melanggar peraturan ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
Concerning
LOCAL SERVICE CHARGE OF RIVER PORTS, LAKE PORTS AND
FERRY PORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 18 paragraph (2) letter a of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Service Charges, the Local Service Charge of River Ports, Lake Ports and Ferry Ports is a Regional Service Charge of the Regency;
that in order to provide services to the community and explore regional income in the transportation sector for activities that use river ports, lake ports and ferry ports, regulation is needed to be effective and efficient;
that based on the considerations of the intentions of letters a and b above, it is necessary to regulate with a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5e65e13-6aff-44ca-9dc6-463d6083348a","actionData","errors"]