[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5e58b23-cf2a-45ff-85e2-fd3d90f76abb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023","number","26","year","2023","published_date","2023-08-03","effective_date","2023-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perdagangan
2023
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 26, BN.2023 (606)/36 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, dan kelancaran serta penyeragaman dalam proses\tpembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor\r\n87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12\tTahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, pengesahan atau penetapan rancangan peraturam perundang-undangan, partisipasi masyarakat, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023. \n 36 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 729).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan koordinasi, ketertiban administrasi, kelancaran, dan penyeragaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan ini mencakup jenis peraturan perundang-undangan yang dapat disusun oleh Kementerian Perdagangan, yaitu Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perencanaan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri), penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, pengesahan atau penetapan rancangan peraturan perundang-undangan, pengundangan, partisipasi masyarakat, serta ketentuan lain-lain terkait sosialisasi dan notifikasi peraturan. Diatur pula mengenai penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai Analisis Dampak dalam penyusunan peraturan, yang meliputi identifikasi masalah, identifikasi tujuan, alternatif tindakan, analisis biaya dan manfaat, pemilihan opsi, dan strategi implementasi. Selain itu, diatur pula mengenai uji kesesuaian dalam hal rancangan Peraturan Menteri terkait dengan perjanjian perdagangan internasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.606, 2023

KEMENDAG. Formation of Legislation. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 26 OF 2023

PROCEDURES FOR FORMATION OF LEGISLATION
WITHIN THE MINISTRY OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5e58b23-cf2a-45ff-85e2-fd3d90f76abb","actionData","errors"]