[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5dd507b-2f3b-4fe0-86b5-1310e62c2dc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN \r\nPERIZINAN TERPADU, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-10-22","effective_date","2012-11-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Malang","place_of_enactment","Malang","theme","ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN \r\nPERIZINAN TERPADU, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STRUKTUR ORGANISASI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN \r\nPERIZINAN TERPADU, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk dan menata organisasi Perangkat Daerah berupa Inspektorat, Badan, dan Kantor;\r\n\r\nb. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien, perlu membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai satuan kerja pelaksana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;\r\n\r\nc. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan secara efektif dan efisien, perlu membentuk Kantor Ketahanan Pangan;\r\n\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;\r\n\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;\r\n\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;\r\n\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n\r\nPeraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KEDUDUKAN\r\nBAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI\r\nBAB IV ESELON JABATAN\r\nBAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL\r\nBAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN\r\nBAB VII TATA KERJA\r\nBAB VIII PEMBIAYAAN\r\nBAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB X KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2012. \n Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. \n 39 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Malang ini mengatur organisasi dan tata kerja beberapa perangkat daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menata organisasi Perangkat Daerah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah agar lebih efektif dan efisien. Ketentuan substansial meliputi pembentukan dan penataan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Lingkungan Hidup, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, dan Kantor Ketahanan Pangan. Peraturan ini juga mengatur tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi masing-masing perangkat daerah, serta eselon jabatan dan kelompok jabatan fungsional. Hak dan kewajiban subjek hukum diatur secara implisit melalui tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.","transitional_provisions","1. Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan Inspektorat, Badan dan Kantor sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.\n2. Apabila pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional tertentu pengawasan lainnya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat dihapuskan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
NUMBER 7, 2012

REGIONAL REGULATION OF MALANG CITY
NUMBER 7 OF 2012

ABOUT

ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE INSPECTORATE, REGIONAL
DEVELOPMENT PLANNING AGENCY, INTEGRATED LICENSING
SERVICE AGENCY, REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY
AND REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out affairs that are under the authority of the Regional Government in accordance with Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Government, and Regency/City Regional Government and in order to improve public service, it is necessary to form and organize the Regional Apparatus Organization of the Inspectorate, Agency and Office;
that in order to manage regional finances and assets that are accountable effectively and efficiently, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5dd507b-2f3b-4fe0-86b5-1310e62c2dc4","actionData","errors"]