[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5dcb168-b50b-4a5b-a6a2-ecc57e6073cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","2014-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN – PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK – KORBAN KEKERASAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No.6 Seri E 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n bahwa anak dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan demi harkat dan martabatnya sebagai manusia \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.4 Tahun 1979; UU No.7 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1998; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2006; UU No.21 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; PP No.4 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kabubaten Bangka Barat No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bangka Barat No.15 Tahun 2011. \n Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, hak-Hak Korban, Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Peran serta Masyarakat, Lembaga penyelenggara Perlindungan Terhadap Korban, Penyelenggaraan dan Bentuk Perlindungan, Sumber Dana, Pelaporan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014. \n Ketentuan lebih lanjut tentang Pusat Pelayanan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nMekanisme penanganan perlindungan diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n\r\n \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak-hak korban kekerasan, meliputi perlindungan, informasi, pelayanan optimal, penanganan berkelanjutan hingga rehabilitasi, penanganan rahasia, pendampingan psikologis dan hukum, serta jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban.
Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan, termasuk pengumpulan data, sosialisasi peraturan, pendidikan anti kekerasan, serta pemantauan dan evaluasi.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan korban, yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi sosial kemasyarakatan.
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga penyelenggara perlindungan korban, yang terdiri dari unsur kesehatan, penegak hukum, sosial dan pemberdayaan, pendidikan dan keagamaan, LSM, dan swasta.
Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh PPT, meliputi perlindungan medis, hukum, medicolegal, psikologis, dan ekonomi.
Sumber dana penyelenggaraan perlindungan korban yang dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah.
Kewajiban PPT untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan kepada Bupati secara berkala.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif di Kabupaten Bangka Barat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2013
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF PROTECTION
OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that children and women are creatures of God Almighty who need protection from violence for the sake of their dignity as human beings; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Protection for Women and Children Victims of Violence; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1979 Number 32, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3143); \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5dcb168-b50b-4a5b-a6a2-ecc57e6073cb","actionData","errors"]