[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5dbde3a-51e7-4e65-974a-6e043960c31e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM - KETENTRAMAN MASYARAKAT ABSTRAK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. NO. 2018/13, TLD. NO. 2018/13, LL KABUPATEN BURU : 23 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan ketaatan, keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Buru. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu disusun Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD THN 1945; UU NO. 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 6 THN 2000; UU NO. 12 THN 2011; UU NO. 23 THN 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 2 THN 2015; PP NO. 43 THN 2012; PP NO. 16 THN 2018; PERMENDAGRI NO. 84 THN 2014. \n Dalam Peratiran Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Kerjasama dan Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Buru. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan ketaatan, keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:

Tertib jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan.
Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Tertib lingkungan.
Tertib sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
Tertib bangunan.
Tertib pemilik dan penghuni bangunan.
Tertib usaha.
Tertib usaha rekreasi dan hiburan umum.
Tertib usaha tertentu.
Tertib kesehatan.
Tertib kependudukan.
Tertib sosial.
Tertib peran serta masyarakat.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman, serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diatur pula kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 28 dapat dikenakan pidana kurungan paling singkat 3 hari dan paling lama 7 hari, atau denda antara Rp. 1.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, dan 32 dapat dikenakan pidana kurungan paling singkat 15 hari dan paling lama 30 hari, atau denda antara Rp. 5.000.000,00 hingga Rp. 25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BURU
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 13 OF 2018
on
THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER AND
COMMUNITY PEACE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BURU,

Considering / Whereas :

that in order to realize obedience, order, security, orderliness, comfort, cleanliness and beauty of the government and community environment in the level of national and state life and society, it is necessary to regulate the implementation of public order and community peace in Buru Regency;
that the Regional Government in carrying out the implementation of public order, peace and community protection as a mandatory government affair related to basic services needs to have a policy in the implementation of government;
that to provide direction, foundation and legal certainty for the implementation of public order and community peace in Buru Regency, it is necessary to prepare a Regional Regulation;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5dbde3a-51e7-4e65-974a-6e043960c31e","actionData","errors"]