[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5c0305b-dd67-40cf-9c1a-1b19fb3567bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-10-18","effective_date","2018-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 105
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estirasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau\r\npengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode \r\nrekening pada Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 71 Th. 2010; PP No. 18 Th. 2017; Permendagri No. 13 Th. 2006 std terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 33 Th. 2017; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 1 Th. 2018 \n PERDA ini mengatur mengenai Anggaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah \r\nRp77.117.365.231.898,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp6.144.873,618.479,00 (enam triliun seratus empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga Juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp83.262.238.850.377,00 (delapan puluh tiga triliun dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai penjabaran perubahan APBD TA 2018 \n 9 hal. (tanpa Lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (APBD Perubahan 2018) menetapkan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2018. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan daerah mengalami penurunan, sementara anggaran belanja daerah juga mengalami penurunan. Perubahan ini berdampak pada surplus/defisit anggaran dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran.\n\nPeraturan ini juga mengatur bahwa Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan 2018. Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 6 OF 2018
ABOUT
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2018

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

Considering:

that to implement the provisions of Article 314 paragraph (6) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional House of Representatives of Bangka Belitung Islands Province together with the Governor of Bangka Belitung Islands have finalized the Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2018 in accordance with the Decree of the Minister of Home Affairs Number Year 2018 concerning the Evaluation of the Draft Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5c0305b-dd67-40cf-9c1a-1b19fb3567bb","actionData","errors"]