[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5b5f4b2-4713-4e6e-9d1f-7a1d81da5fb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-08-28","effective_date","2017-08-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan\r\ndan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa\r\nTimur; \n Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang\r\nHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\r\nTahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007\r\ntentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya Kerja\r\nPemerintah Daerah; \n Peraturan Daerah ini mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan subtansi: \r\n(a)\tAnggaran DPRD;\r\n(b)\tKetentuan Kemampuan Keuangan Daerah;\r\n(c)\tJenis Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD;\r\n(d)\tJenis tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;\r\n(e)\tuang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;\r\n(f)\tBelanja Penunjang Kegiatan DPRD;\r\n(g)\tpengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017. \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Pasal 22 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD secara efektif.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Anggaran DPRD terdiri dari pos DPRD dan pos Sekretariat DPRD.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, TKI, dan tunjangan reses.
Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang merupakan anggaran belanja DPRD dan dikelola oleh Sekretaris DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 5 OF 2017
CONCERNING
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS
OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF EAST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF EAST JAVA,\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 28 of the
Government Regulation Number 18 of 2017 concerning Financial
and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Financial and Administrative Rights of the Leadership and
Members of the Regional House of Representatives of East\nJava Province;

Remembering :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of the Province of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5b5f4b2-4713-4e6e-9d1f-7a1d81da5fb4","actionData","errors"]