[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5ad83de-ba58-4c57-87d6-90a07aa5abb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Praktik Perawat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-12-23","effective_date","2017-01-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Izin Praktik Perawat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Praktik Perawat
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi; \r\nb.\tbahwa praktik keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam Peraturan Perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktik Perawat. \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita\r\nNegara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 3495);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);\r\n8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);\r\n9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 908/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Pedoman\r\nPenyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga;\r\n11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun\r\n2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;\r\n12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Regristrasi Tenaga Kesehatan;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.\r\n \n Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan Keperawatan yang dilakukan oleh Perawat, Pemerintah Daerah berwenang memberikan pedoman dan arah bagi perawat yang melakukan praktik keperawatan ditempat tugas fasilitas pelayanan dan praktik keperawatan mandiri.\r\nPerawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.\r\nPerawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin;\r\nPerawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan;\r\nPerawat yang telah mempunyai SIPP sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang standarisasi profesi dan praktik Keperawatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Praktik Perawat bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perawat dan masyarakat terkait penyelenggaraan praktik keperawatan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban perawat untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). STR diperoleh melalui Konsil Keperawatan atau Kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan memenuhi persyaratan tertentu, dan berlaku selama 5 tahun. SIPP diberikan oleh Bupati atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan hanya berlaku untuk satu tempat praktik, dengan batasan maksimal dua tempat praktik bagi setiap perawat.

Peraturan ini juga mengatur tentang praktik keperawatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lain sesuai sasaran klien, meliputi praktik mandiri dan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Perawat memiliki tugas dan wewenang sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Perawat juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, informasi yang benar, imbalan jasa, menolak keinginan klien yang bertentangan dengan etika, dan memperoleh fasilitas kerja yang sesuai. Klien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, meminta pendapat perawat lain, mendapatkan pelayanan sesuai standar, memberikan persetujuan atau penolakan tindakan, dan memperoleh kerahasiaan kondisi kesehatan.

\n","transitional_provisions","Perawat yang telah mempunyai SIPP sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:\n

Teguran lisan;
Teguran tertulis;
Penghentian kegiatan;
Pencabutan SIPP untuk sementara paling lama 1 tahun; dan
Pencabutan SIPP selamanya.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ABOUT
NURSE PRACTICE LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the provision of nursing services must be
carried out responsibly, accountably, with quality,
safely, and affordably by nurses who have
competence, authority, ethics and high morals;
that nursing practice needs to be regulated
comprehensively in statutory regulations in order to
provide protection and legal certainty to
nurses and the public;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to establish a Regional
Regulation regarding Nurse Practice License.

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State Republic of
Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning
Regional Government of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5ad83de-ba58-4c57-87d6-90a07aa5abb2","actionData","errors"]