[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5a79b3a-be07-4259-9320-ce3942222fef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2010","number","10","year","2010","published_date","2010-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan-keuangan-partai politik
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran serta partai politik juga merupakan aset negara. Dengan telah ditetapkannya UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sejalan dengan PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran dalam SPBD, Penajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan pemberian bantuan keuangan Pemkot Palembang kepada Partai politik yang diatur berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Pemkot Palembang kepada Partai Politik perlu ditinjau dan diperbaharui. Untuk itu pelu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian bantuan keuangan, penganggaran dalam APBD, pengajuan bantuan keuangan partai politik, verifikasi kelengkapan administrasi parpol, penyaluran bantuan keuangan kepada parpol, penggunaan bantuan keuangan parpol, ketentuan peralihan, penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010. \n Mencabut Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Pemkot Palembang kepada Partai Politik \n 7 hlm, Lampiran : 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang kepada Partai Politik.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Palembang kepada partai politik. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik, mengingat peran penting partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Palembang hasil Pemilu Tahun 2009, secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara. Dana ini dialokasikan setiap tahun dalam APBD sebagai belanja bantuan keuangan.

\n\n

Proses pengajuan bantuan keuangan melibatkan DPC Partai Politik yang mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan berbagai dokumen administrasi, termasuk surat keputusan kepengurusan, NPWP, keterangan perolehan kursi, nomor rekening, rencana penggunaan dana, dan laporan realisasi tahun sebelumnya. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi, yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, bertugas memverifikasi kelengkapan administrasi tersebut. Penyaluran dana dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan atas persetujuan Walikota.

\n\n

Bantuan keuangan ini digunakan untuk dua tujuan utama: (1) penunjang kegiatan pendidikan politik, yang meliputi peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi politik, dan pembangunan karakter bangsa; dan (2) operasional sekretariat partai politik, yang mencakup administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

","transitional_provisions","1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.\n2. Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.\n3. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keangotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.\n4. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keangotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.\n5. Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.\n6. Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Pemkot Palembang kepada Partai Politik","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 10 OF 2010
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE FROM THE PALEMBANG CITY GOVERNMENT
TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that Political Parties are a form of public participation that is
important in developing a democratic life that upholds
freedom, equality, togetherness and honesty, and Political Parties are also
state assets;
that with the enactment of Law Number 2 of 2008
concerning Political Parties in line with Government Regulation Number 5 of
2009 concerning Financial Assistance to Political Parties and Regulation of the Minister
of Home Affairs Number 24 of 2009 concerning Guidelines for Procedures
Calculation, Budgeting in the Regional Budget, Submission, Distribution, and
Accountability Report on the Use of Political Party Financial Assistance,
the regulation regarding the provision of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5a79b3a-be07-4259-9320-ce3942222fef","actionData","errors"]