[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5a54097-d21c-467f-9283-b9d30014c63c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-08-14","effective_date","2014-12-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Penyelenggaraan Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - terminal
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Terminal
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat\r\natas jasa transportasi karena cepatnya mobilitas\r\npenduduk, maka perlu mengoptimalkan fungsi\r\nterminal yang merupakan satu wujud simpul jaringan \r\ntransportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan\r\nkepada masyarakat; \r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang\r\nUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas \r\ndan Angkutan Jalan, untuk menunjang kelancaran\r\nperpindahan orang dan / a tau perpindahan barang\r\nditempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. \n Materi pokok: MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN'RUANG LINGKUP , JENIS TERMINAL, TERMINAL, PEMBANGUNAN TERMINAL, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD PENYELENGGARA TERMINAL, PENYELENGGARA TERMINAL , PENGGUNAAN KIOS TERMINAL , TATA TERTIB TERMINAL, RETRIBUSI TERMINAL, PENYIDIKAN , SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PIDANA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan terminal di Kabupaten Sumenep. Latar belakangnya adalah peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dan perlunya mengoptimalkan fungsi terminal sebagai simpul jaringan transportasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan batasan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan pihak terkait, mewujudkan sistem penyelenggaraan terminal yang layak, memenuhi penyelenggaraan terminal sesuai peraturan perundang-undangan, serta mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna terminal.

Peraturan ini mengatur jenis terminal (penumpang dan barang), wilayah kewenangan terminal, fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang dan barang, pembangunan terminal (termasuk penentuan lokasi, kelengkapan dokumen seperti rancang bangun, rencana induk terminal, analisa dampak lalu lintas, dan izin lingkungan), tugas dan tanggung jawab penyelenggara terminal (meliputi pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal), serta tata tertib terminal (termasuk kewajiban kendaraan untuk singgah di terminal, larangan menaikkan/menurunkan penumpang di luar terminal, dan larangan bagi pedagang dan orang di dalam terminal).

Penyelenggara terminal adalah Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin dari Bupati. Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi terminal bagi pengguna fasilitas terminal.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) huruf d, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMENEP
REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY
NUMBER: 5 YEAR 2014
CONCERNING
ORGANIZATION OF TERMINAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMENEP,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing demands of the public for transportation services due to the rapid mobility of the population, it is necessary to optimize the function of the terminal which is a form of transportation network node in order to improve services to the community;
that according to the provisions of Article 33 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, to support the smooth movement of people and/or movement of goods in certain places, it is necessary to organize a Terminal;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of the Terminal.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5a54097-d21c-467f-9283-b9d30014c63c","actionData","errors"]