[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5a1f519-6e51-4f0a-8a4c-21998ad0ca22","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-06-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","Penyelenggaraan Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2024 (4) : 23 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara, Pemerintah Daerah perlu upaya dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan daya saing daerah melalui inovasi daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakatuntuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan di kabupaten Merangin;\r\nc. bahwa agar inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; \n UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No.2 Tahun 2022, PP No.38 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penetapan, penilaian dan Penghargaan, Diseminasi Inovasi Daerah, Informasi Inovasi Daerah, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Merangin. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi mengandung pembaharuan, memberi manfaat, tidak mengakibatkan pembebanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan dapat direplikasi.

Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari Bupati, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan anggota masyarakat. Setiap Perangkat Daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun. Kepala Daerah menetapkan keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah, yang dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (jika mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau Peraturan Bupati (jika berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat). Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang berprestasi dalam Inovasi Daerah.

Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah dan dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

","transitional_provisions","1. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MERANGIN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
ABOUT
IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize public welfare as one of the State's objectives, the Regional Government needs efforts to improve government administration, public service and regional competitiveness through regional innovation;
that in order to provide a stronger impetus for the implementation of regional government and the community to be more creative and innovative, efforts are needed towards creativity and innovation that have been carried out in Merangin Regency;
that in order for innovation to be implemented in a planned, integrated, integrated, and coordinated manner and legitimized as regional innovation, a legal umbrella is needed in the implementation of regional innovation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5a1f519-6e51-4f0a-8a4c-21998ad0ca22","actionData","errors"]