[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5893fc9-a120-47ec-a105-31550a5f6a5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-11-09","effective_date","2015-11-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Pengelolaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan pasar
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD NO.43
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una akan memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik pasar yang dibangun dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa maupun pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah serta yang dikelola oleh pihak swasta; bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha di Pasar, perlu dikelola secara baik; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, perlu adanya suatu pengaturan terhadap Pengelolaan Pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PerPres Nomor 112 Tahun 2007; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a) pasar tradisional; b) pasar perbelanjaan modern; c) kemitraan; d) perizinan; e) kewajiban, hak, dan larangan; f) pembinaan dan pengawasan; serta g) lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015. \n 18 halaman; Penjelasan 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar di Kabupaten Tojo Una-Una, meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat.

Pasar Tradisional: Peraturan ini mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah atau diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa. Hal ini mencakup perencanaan fisik (penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan, sarana pendukung) dan non-fisik (standar operasional prosedur). Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh koperasi, swasta, BUMN, atau BUMD.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern: Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah daerah. Pelaku usaha wajib melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Peraturan ini juga mengatur luas lantai penjualan toko modern, sistem penjualan, jenis barang dagangan, dan jam kerja.

Lokasi dan Jarak Pendirian: Peraturan ini mengatur lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern berdasarkan sistem jaringan jalan. Jarak pendirian antara pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional juga diatur untuk menjaga keseimbangan.

Kemitraan: Pusat perbelanjaan dan toko modern dapat melakukan kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk perdagangan umum atau waralaba.

Perizinan: Pelaku usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin usaha (IUPPT, IUPP, IUTM) sebagai legalitas. Izin usaha diterbitkan oleh Bupati melalui KP2TD.

Kewajiban, Hak, dan Larangan: Peraturan ini mengatur kewajiban dan hak pedagang, serta larangan yang berlaku di dalam pasar. Toko modern juga memiliki larangan terkait penjualan produk dan merek.

Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

","transitional_provisions","1. Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39, Pasal 44, dan Pasal 45 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
CENTRAL SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
CONCERNING
MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA-UNA,

\n\n \n \n

Considering:

that the economic development in Tojo Una-Una Regency will spur the emergence of diverse functions and characteristics of markets, both markets that are built and handed over their management to village governments and markets managed by the Regional Government and those managed by the private sector;
that in order to optimize the function of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores in order to provide services to the community to conduct business activities in the market, it needs to be managed properly;
that in order to guarantee legal certainty in market management as a center of community economic activity, there needs to be a regulation on Market

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5893fc9-a120-47ec-a105-31550a5f6a5b","actionData","errors"]