[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b581d67e-4c75-4c9b-a3ec-d47bd47d8e4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

INOVASI-DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Jeneponto 2022 No../TLD No..
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik secara optimal, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi; \r\nb. bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya dalam melahirkan ide-ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009 ; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 ; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; PP Nomor 12 Tahun 2017 ; PP Nomor 38 Tahun 2017; PB Menristek dan Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 ; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Perda Kab. Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 ; Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021. \n BAB I KETENTUAN UMUM.\r\nBAB II TUJUAN DAN PRINSIP.\r\nBAB III RUANG LINGKUP.\r\nBAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH.\r\nBAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH.\r\nBAB V PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH.\r\nBAB VI UJI COBA INOVASI DAERAH.\r\nBAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH.\r\nBAB VIII PENDANAAN.\r\nBAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH.\r\nBAB X REPLIKASI INOVASI DAERAH.\r\nBAB XI TIM INDEPENDENSI.\r\nBAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.\r\nBAB XIII MONITORING DAN EVALUASI.\r\nBAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT.\r\nBAB XV SANKSI ADMINISTRATIF.\r\nBAB XVI KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n XVI Bab, 47 Pasal (25 Hlm.) dan 7 Hlm. Penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi yang dilakukan oleh daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki fungsi menumbuhkembangkan inovasi IPTEK, memberikan motivasi, stimulan, fasilitasi, dan menciptakan iklim kondusif. Pemerintah Daerah juga berperan mengembangkan instrumen kebijakan, memberikan penghargaan, dan memetakan potensi inovasi unggulan daerah. Setiap Perangkat Daerah wajib membuat usulan Inovasi Daerah minimal satu setiap tahun anggaran.

Inovasi Daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria inovasi daerah meliputi pembaharuan, memberi manfaat, tidak membebani masyarakat, merupakan urusan pemerintahan daerah, dapat direplikasi, dan menonjolkan ciri khas daerah.

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari Bupati, anggota DPRD, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD, LKD, ASN, dan anggota masyarakat. Usulan ini dilengkapi dengan proposal yang memuat bentuk inovasi, rancangan, tujuan, manfaat, waktu uji coba, dan anggaran. Bupati menetapkan Keputusan mengenai Inovasi Daerah dan menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan uji coba. Inovasi yang sederhana dapat langsung diterapkan tanpa uji coba.

Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan. Kegiatan Inovasi Daerah dianggarkan dalam APBD. Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah. Replikasi inovasi daerah dilakukan melalui tahap persiapan, pengembangan kapasitas, replikasi, dan evaluasi. Tim Independen dibentuk untuk menilai kelayakan usulan inovasi daerah. Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi Inovasi Daerah.

Masyarakat berperan serta dalam pengusulan, uji coba, dan penetapan Inovasi Daerah. Bupati membentuk Forum Inovator Daerah di tingkat Kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran administratif terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, dijatuhi sanksi administratif.\n2. Pelanggaran administratif meliputi:\n * Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan inovasi sesuai dengan kewajibannya;\n * Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi tanpa uji coba dan penetapan;\n * Perangkat Daerah yang mendapatkan pembiayaan inovasi namun gagal menerapkannya.\n3. Sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, dan menjadi bahan penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
on
REGIONAL INNOVATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to support the improvement of the performance of Regional Government administration and the quality of public services optimally, increasing regional productivity and competitiveness, and increasing regional economic growth in order to realize community welfare, it is necessary to spur regional creativity by innovating;
that regional innovation is an opportunity for regions to be creative and work in giving birth to ideas and ideas in order to create new breakthroughs in supporting the efforts of local governments in realizing community welfare;
that based on the provisions of Article 386 up to Article 390 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b581d67e-4c75-4c9b-a3ec-d47bd47d8e4f","actionData","errors"]