[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5762863-fa13-478a-8367-46b5b86c2b53","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat","short_title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-08-02","effective_date","2024-08-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f6e320e1-7d84-43e9-8730-3bfb764e0509","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Luar Negeri","short_name","Permenlu","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Luar Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk Pelaksanaan - Petunjuk Teknis - Jabatan Fungsional - Diplomat
2024
Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 6, BN 2024 (468): 34 hlm.; jdih.kemlu.go.id
Peraturan Menteri Luar Negeri TENTANG Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat
ABSTRAK:	\n \n Untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Diplomat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat. \n Dasar hukum Permenlu ini adalah Pasal 17 ayat 3 UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 11 Tahun 2017; Keppres Nomor 108 Tahun 2003; Perpres Nomor 116 Tahun 2020; Kepmenlu Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; Permenlu Nomor 6 Tahun 2021; dan Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023. \n Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat. Jabatan Fungsional Diplomat (JFD) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. JFD merupakan JF yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri. Tugas JFD yaitu melaksanakan Diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024. \n Pada saat peraturan Menteri ini berlaku:\r\na. ketentuan mengenai persyaratan JFD yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler; dan\r\nb. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1049, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 41 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 34, lampiran hlm 35 sd 41) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler 2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 ini bertujuan untuk mengembangkan karier, meningkatkan profesionalisme, dan kinerja Jabatan Fungsional Diplomat. Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis bagi diplomat, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023. Ruang lingkup peraturan ini mencakup tugas diplomat dalam diplomasi, termasuk representing, negotiating, protecting, promoting, reporting, dan managing. Diplomat bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi di Kementerian atau Kepala Perwakilan di luar negeri. Peraturan ini juga mengatur jenjang jabatan diplomat dari ahli pertama hingga ahli utama, serta gelar diplomatik efektif yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95,100],{"_96":97,"_98":99},"text","Ketentuan mengenai persyaratan JFD yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler.","link","",{"_96":101,"_98":102,"_36":103},"Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139365/permenlu-no-16-tahun-2019","92b5a0f1-ab42-4437-b1d5-df84feea93ab","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
ON
IMPLEMENTATION GUIDELINES AND TECHNICAL GUIDELINES
FOR DIPLOMAT FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for career development, increased professionalism, and improved performance of the Diplomat Functional Position, it is necessary to prepare implementation guidelines and technical guidelines for the Diplomat Functional Position;
that based on the provisions of Article 99 paragraph (3) letters b and c of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management as amended by Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management and Article 47 of Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 1

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5762863-fa13-478a-8367-46b5b86c2b53","actionData","errors"]