[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5724f21-90af-4a35-af52-bceb412d027c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2006","number","6","year","2006","published_date","2006-07-20","effective_date","2007-07-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Pengelolaan Zakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ZAKAT - pengelolaan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2006/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa \r\nserta berdimensi sosial sangat luas; bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat islam yang harus dilaksanakan sesuai syariah, profesional, amanah dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan\r\nBrebes yang sejahtera, adil dan makmur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Zakat;\r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 18 Tahun 1987; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas, maksud dan tujuan, subyek, jenis dan obyek zakat, organisasi pengelola zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan, pengawasan, penyidikan, sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2007. \n 11 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat sesuai syariah, profesional, amanah, dan transparan demi mewujudkan Brebes yang sejahtera, adil, dan makmur. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Zakat dipandang sebagai kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta memiliki dimensi sosial yang luas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki (pemberi zakat), mustahiq (penerima zakat), dan amil zakat (pengelola zakat). Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Ketentuan Substansial:

Subjek Zakat: Orang Islam atau badan milik orang Islam.
Jenis Zakat: Zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).
Objek Zakat Mal: Emas, perak, mata uang, harta perniagaan, binatang ternak, hasil pertambangan, hasil pertanian, penghasilan, hasil perdagangan, dan rikaz (temuan).
Organisasi Pengelola Zakat: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. BAZ memiliki tingkatan kabupaten dan kecamatan, dengan susunan organisasi yang meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
Tugas BAZ: Mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZ juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pengumpulan Zakat: Dilakukan dengan menerima langsung dari muzaki atau bekerjasama dengan bank. Selain zakat, BAZ juga dapat menerima infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
Pendistribusian Zakat: Wajib didistribusikan kepada mustahiq berdasarkan fatwa Dewan Pertimbangan BAZ, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi wilayah.
Pendayagunaan Zakat: Dapat dilakukan untuk bantuan sesaat atau pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

","transitional_provisions","Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap organisasi atau lembaga pengelola zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaannya dana-dana yang diterimannya diancam dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah).\n2. Setiap pengelola zakat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BREBES REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL GAZETTE
BREBES REGENCY
YEAR: 2006 SERIES: E NO: 6

BREBES REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2006
ABOUT
ZAKAT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BREBES,

Considering:

that zakat is an obligation for Muslims that functions to purify wealth and soul
and has a very broad social dimension;
that zakat management is the management of Islamic community funds that must be carried out
in accordance with sharia, professionally, with trust and transparency so that it can participate in realizing
a prosperous, just and prosperous Brebes;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to
stipulate a Brebes Regency Regional Regulation concerning Zakat Management.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions
within the Central Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950
Number 37);
Law Number 38

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5724f21-90af-4a35-af52-bceb412d027c","actionData","errors"]