[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b56a6738-7c9c-4d83-a010-79773f169ba4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-08-15","effective_date","2018-08-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENAGAKERJAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1; TLD NO. 42
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena itu proses rekruitmen, penempatan, pemagangan, pelatihan dan produktivitas, serta perlindungan tenaga kerja yang terstruktur dan terpadu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mewujudkan kondusivitas ketenagakerjaan; Pengaturan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan mencakup pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial; Untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 huruf G tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini membahas tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diantaranya yang terkait dengan pelatihan dan pemagangan Tenaga Kerja, Pencari Kerja dan Pemberi Kerja, rekrutmen dan seleksi Tenaga Kerja, penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja dan pengupahan, Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan pelayanan Ketenagakerjaan dalam jaringan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. \n Peraturan yang akan Diatur: Ketentuan mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan Pencari Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen dan pelaporan\r\nTenaga Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penempatan Tenaga Kerja dan pelaporannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pembuatan, pencatatan dan pelaporan Peijanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peijanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Wali Kota. \n 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan pembinaan, penempatan, dan perlindungan bagi tenaga kerja, serta memberikan kepastian hukum kepada pengusaha.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk perencanaan tenaga kerja daerah, penyediaan informasi ketenagakerjaan, pelatihan, pemagangan, penyaluran, penempatan, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, serta pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja. Pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan dapat diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, LPK Perusahaan, atau LPK Swasta yang wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Perusahaan/investor yang menanamkan modal di daerah wajib melatih tenaga kerja daerah.

Pencari kerja wajib mendaftar pada Dinas, sementara pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan. Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Penempatan tenaga kerja meliputi penempatan di dalam dan luar negeri, dengan prioritas pada pemberdayaan tenaga kerja daerah. Perusahaan wajib memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

Hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja yang wajib dicatatkan atau dilaporkan kepada Dinas. Pengusaha dilarang menahan dokumen asli pekerja dan wajib memberikan surat pengalaman kerja. Pekerja berhak mendapatkan upah yang layak, dan Pemerintah Daerah mengusulkan penetapan upah minimum kota. Hubungan industrial dilaksanakan melalui serikat pekerja, lembaga kerja sama tripartit, dan peraturan perusahaan. Perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja wajib membuat peraturan perusahaan.

Perusahaan wajib menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja dan mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus dilaporkan ke Dinas, dan perusahaan penyedia jasa pekerja wajib mendaftarkan perjanjiannya. Pelayanan ketenagakerjaan dilakukan secara daring.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara Pelatihan Kerja dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta/Bursa Kerja Khusus yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha.\n2. Lembaga penyelenggara pelatihan yang tidak memenuhi standar kualitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin.\n3. Perusahaan yang melanggar kewajiban terkait pelatihan tenaga kerja, pembuatan peraturan perusahaan, perundingan bipartit, jaminan sosial, dan penyerahan sebagian pekerjaan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, dan/atau pencabutan izin.\n4. Pemberi Kerja yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan atau tidak mempersyaratkan kartu pencari kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan/atau peringatan tertulis.\n5. Pengusaha yang melanggar ketentuan terkait penahanan dokumen pekerja, pembayaran upah, dan perundingan bipartit dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, dan/atau pencabutan izin.\n6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tidak melaporkan perubahan organisasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BALIKPAPAN
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 1 OF 2018
ABOUT
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

Considering:

that labor is the main capital in the implementation of development, therefore the process of recruitment, placement, apprenticeship, training and productivity, as well as worker protection that is structured and integrated needs to be done in order to improve the welfare of the community and can realize labor conduciveness;
that labor arrangements in the City of Balikpapan include human resources development, increasing productivity and competitiveness of labor, efforts to expand employment opportunity, employment service, wages and industrial relations development;
that to implement the provisions in the Appendix letter G of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, where the labor sector is one of the mandatory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b56a6738-7c9c-4d83-a010-79773f169ba4","actionData","errors"]