[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b56a29c6-eaa1-42e2-a53d-8680c53ab252","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1998","number","8","year","1998","published_date","1998-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1998
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 8,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1998. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini diterbitkan untuk membentuk Pengadilan Negeri Cibinong guna memenuhi kebutuhan akan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di daerah tersebut.

Ketentuan Substansial: Keputusan ini menetapkan pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong yang berkedudukan di Cibinong, dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Dengan demikian, wilayah tersebut dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Cibinong termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Perkara yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bogor tetap diselesaikan di sana, sementara perkara yang belum diperiksa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong. Pembiayaan pembentukan dan pembinaan pengadilan ini dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman. Penetapan kelas, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Pengadilan Negeri Cibinong diatur oleh Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung dengan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

","transitional_provisions","1. Perkara pidana dan perdata yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tetap diselesaikan di sana. 2. Perkara yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bogor dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Cibinong yang daerah hukumnya meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b56a29c6-eaa1-42e2-a53d-8680c53ab252","actionData","errors"]