[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b55de379-b60d-4800-80fb-da2a0e008f0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Di Kota Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Penanaman Modal Di Kota Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman-modal
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal Di Kota Semarang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor\r\nyang menentukan sebagai penggerak perekonomian\r\ndaerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan\r\npenciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan\r\nkemudahan di dalam pelayanan dalam rangka\r\nmeningkatkan realisasi penanaman modal dengan\r\ntujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\r\nb. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor\r\n25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten\r\n/ Kota khususnya bidang penanaman modal agar dapat\r\nmendorong dan meningkatkan pembangunan\r\nperekonomian daerah, maka perlu ditumbuh\r\nkembangkan iklim penanaman modal yang kondusif di\r\ndaerah, yang dapat memberikan jaminan kepastian\r\nhukum dan kelangsungan berusaha serta peningkatan\r\nkesejahteraan masyarakat.\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanaman\r\nModal di Kota Semarang. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun\r\n2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun\r\n2011. \n Peraturan ini mengatur segala bentuk kegiatan menanam modal,\r\nbaik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal\r\nAsing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas, Tujuan, Dan Sasaran;\r\n3.\tKewenangan Dan Kebijakan Penanaman Modal;\r\n4.\tPengembangan Penanaman Modal;\r\n5.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n6.\tInsentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;\r\n7.\tSanksi Administrasi;\r\n8.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2014. \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang ini mengatur tentang penanaman modal di Kota Semarang. Latar belakangnya adalah bahwa penanaman modal merupakan faktor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membiayai pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan realisasi penanaman modal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal, termasuk kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan kebijakan penanaman modal skala daerah.
Kerjasama penanaman modal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau swasta.
Promosi penanaman modal yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
Pelayanan penanaman modal yang meliputi bidang usaha, penanam modal, bentuk badan usaha, perizinan dan non perizinan, jangka waktu penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
Pengelolaan data dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).

Peraturan ini juga mengatur tentang pengembangan penanaman modal, peran serta masyarakat, serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pembatasan kegiatan usaha;\n c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan\n d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2014 NUMBER 9

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 9 OF 2014
ON
INVESTMENT IN SEMARANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering :

that Investment is one of the determining factors as a driver of the regional economy, financing of regional development, and job creation, so it is necessary to create convenience in services in order to increase the realization of investment with the aim of improving the welfare of the community.
that with the enactment of Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Government, Provincial Regional Government and Regency / City Government, especially in the field of investment, in order to encourage and improve regional economic development, it is necessary to develop a conducive

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b55de379-b60d-4800-80fb-da2a0e008f0c","actionData","errors"]