[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5549654-5a61-401b-92a6-d4af002081eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2023 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","2023-10-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Raja Ampat","place_of_enactment","Waisai","theme","LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD. No. 2023/171, TLD No. 140, LL Kab Raja Ampat: 17 hal
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemerintah Daerah dapat pula diberikan ruang untuk melakukan pemungutan terhadap objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \r\nSesuai ketentuan peraturan perundang undangan, maka secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan suatu produk hukum daerah. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 ; eraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; \n Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. \r\nLLPADS merupakan salah satu objek Pendapatan Asli Daerah, diluar hasil pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan. \r\nObjek LPADS terdiri atas:\r\na. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;\r\nb. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; \r\nc. hasil kerja sama daerah;\r\nd. jasa giro; \r\ne. hasil pengelolaan dana bergulir; \r\nf. pendapatan bunga;\r\ng. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; \r\nh. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan \r\nbarang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil \r\npemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; \r\ni. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;\r\nj. pendapatan denda pajak daerah; \r\nk. pendapatan denda retribusi daerah; \r\nl. pendapatan dari pengembalian;\r\nm. pendapatan dari BLUD;dan\r\nn. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023. \n Lamp 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) di Kabupaten Raja Ampat. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor pajak dan retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kontribusi penerimaan daerah dan mengetahui potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang keluar dari wilayah Kabupaten Raja Ampat setiap tahunnya. Objek LLPADS meliputi hasil penjualan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank atau pemanfaatan barang daerah.

Subjek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk pemungutan lainnya kepada Pemerintah Daerah. Peraturan ini juga mengatur jenis-jenis objek penerimaan LLPADS, penganggaran, pengelolaan, penerimaan dan penyetoran, penatausahaan dan akuntansi, serta pembinaan dan pengawasan LLPADS.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
SOUTHWEST PAPUA PROVINCE
RAJA AMPAT REGENCY

REGIONAL REGULATION OF RAJA AMPAT REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
ABOUT
OTHER LEGITIMATE REGIONAL REVENUE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF RAJA AMPAT,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to optimize Regional Original Revenue (PAD) other than from the Regional Tax sector, Regional Retribution and the results of management of separated regional assets, the Regional Government may also be given space to collect other legitimate regional original income objects as mandated in Article 286 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
that in accordance with the provisions of laws and regulations as mandated in letter a, it is technically further regulated in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 19 of 2019 concerning Regional \nKeuangan Management and needs to be followed up with a regional legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5549654-5a61-401b-92a6-d4af002081eb","actionData","errors"]