[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b54c0eb8-6afd-45ef-bc15-2e2541a073b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan kearsipan daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa arsip daerah sebagai identitas dan jati diri\r\nbangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan\r\npertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,\r\nberbangsa, dan bernegara harus dikelola dan\r\ndiselamatkan; \r\nb. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata\r\nkelola pemerintahan yang baik dan bersih yang\r\nmengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,\r\nserta meningkatkan kualitas pelayanan publik,\r\npenyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam\r\nsistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif,\r\nterpadu dan berkesinambungan; \r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UndangUndang\r\n\r\nNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan\r\nPasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012\r\ntentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun\r\n2099 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai\r\nkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan\r\nKearsipan di Daerah; \n UU 43 Tahun 2009; PP 28 Tahun 2012; \n Perda tersebut mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan kearsipan daerah, Organisasi Kearsipan Daerah, PEngelolaan Kearsipan Daerah, Pembinaan Kearsipan Daerah, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah, Pengendalian dan Pengawasan, KErjasama, Organisasi Profesi dan PEran Serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Pembiayaan, Penyidikan, dan KEtentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah untuk mengelola dan menyelamatkan arsip daerah sebagai identitas bangsa, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, melindungi kepentingan daerah dan hak-hak masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- **Organisasi Kearsipan:** Terdiri dari Unit Pengolah, Unit Kearsipan Daerah, dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dengan tugas dan fungsi masing-masing.\n- **Pengelolaan Arsip:** Meliputi arsip dinamis (vital, aktif, dan inaktif) dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan arsip statis menjadi tanggung jawab LKD. Diatur pula mengenai penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis, serta akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.\n- **Pembinaan Kearsipan:** Dilakukan oleh LKD terhadap berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.\n- **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip:** Arsip yang tercipta dari kegiatan Perangkat Daerah dan yang menggunakan dana APBD dinyatakan sebagai milik Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip, terutama dalam kondisi bencana.\n- **Pengendalian dan Pengawasan:** Dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.\n- **Kerjasama:** Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kearsipan.\n- **Organisasi Profesi dan Peran Serta Masyarakat:** Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan.\n- **Pembiayaan:** Berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan tertentu dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas dan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER: 1 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that regional archives as the identity of the
nation, as well as a memory, reference, and material
for accountability in social, national, and state life must be managed and saved;
that in order to support the realization of good and clean governance that
prioritizes the principles of transparency and accountability,
and improve the quality of public service, archival management must be carried out in a comprehensive, integrated, and sustainable archival management system;
that based on the provisions of Article 6 paragraph (3) of Law
Number 43 of 2009 concerning Archives and
Article 143 of Government Regulation Number 28 of 2012
concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b54c0eb8-6afd-45ef-bc15-2e2541a073b8","actionData","errors"]