[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b549b410-1ba5-4f39-9339-5ccf07b58ad2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru Selatan","place_of_enactment","Namrole","theme","Pajak Dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD. NO. 2024/2, LL KAB. BURU SELATAN : 48 HLM.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak dan Retribusi pada Kabupaten Buru Selatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024. \n Penjelasan 13 Halaman; Lampiran 73 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Buru Selatan sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

Jenis Pajak:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak Reklame
Pajak Air Tanah (PAT)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Pajak Sarang Burung Walet
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Ketentuan Substansial:

Objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan wilayah pemungutan pajak diatur untuk setiap jenis pajak.
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 per Wajib Pajak.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk BPHTB ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
Tarif PBJT bervariasi tergantung jenis barang/jasa, misalnya makanan/minuman 10%, tenaga listrik 3-10%, jasa perhotelan 10%, jasa parkir 10%, dan jasa kesenian/hiburan 5-40%.
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
Tarif Opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutang.

Jenis Retribusi:

Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Perizinan Tertentu

Ketentuan Substansial:

Jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi diatur untuk masing-masing jenis retribusi.
Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

","transitional_provisions","1. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BURU
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BURU REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
ABOUT
REGIONAL TAXES AND FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BURU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Taxes and Fees;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2008 concerning the Establishment of South Buru Regency, Maluku Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 105, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4844);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b549b410-1ba5-4f39-9339-5ccf07b58ad2","actionData","errors"]