[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b546e314-f168-4b5f-b73f-3752d4156176","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012","number","15","year","2012","published_date","2012-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2012/No.15 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bandung Barat. Latar belakangnya adalah pentingnya pos dan telekomunikasi dalam mendukung pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat, serta perlunya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pos dan telekomunikasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial meliputi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pos dan telekomunikasi, seperti penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero), pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi (termasuk penerbitan izin telekomunikasi khusus), dan penyelenggaraan menara telekomunikasi. Peraturan ini juga mengatur tentang perizinan di bidang pos dan telekomunikasi, termasuk jenis-jenis izin (izin jasa titipan kantor agen, izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, izin instalatur kabel rumah/gedung, izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, dan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi), persyaratan perizinan (administrasi, yuridis, teknis, waktu dan biaya), serta proses perizinan.

\r\n\r\n

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk objek retribusi (pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi), subjek retribusi (orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang untuk pemanfaatan menara telekomunikasi), perhitungan dan tarif retribusi (2% dari nilai jual objek pajak menara telekomunikasi), wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, dan insentif pemungutan.

\r\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan (Pasal 19) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\r\n2. Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan retribusi sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.\r\n3. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 15 OF 2012
CONCERNING
ORGANIZATION OF POSTAL SERVICES, TELECOMMUNICATIONS, AND RETRIBUTION
CONTROL OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANDUNG,

Considering:

that postal services and telecommunications are means of communication and information that have an important and strategic role in supporting the implementation of regional development and supporting the economic activities of the community;
that in order to optimize the organization of postal services and telecommunications which are the authority of the Regional Government, it is necessary to carry out guidance, control and supervision of Postal and Telecommunication activities in the Region;
that to support telecommunication organizing activities in the region based on the Provisions of Article 110 paragraph (1), letter n of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b546e314-f168-4b5f-b73f-3752d4156176","actionData","errors"]