[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5441056-21c4-43fb-b5ed-3ab5e2df8d5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Biaya Embarkasi dan Debarkasi Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","2014-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Biaya Embarkasi dan Debarkasi Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BIAYA – EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD No.4 Seri E 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Biaya Embarkasi dan Debarkasi Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa perjalanan Ibadah Haji membutuhkan penyelenggaraan secara aman, tertib dan lancar, agar jemaah haji dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan beribadah dan oleh karena itu Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab memberikan subsidi biaya embarkasi dan debarkasi haji bagi para jemaah haji;\r\nberdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2008; PP No.70 Tahun 2012; Perda Kab.Bangka Barat No.2 Tahun 2008. \n Rincian biaya Embarkasi dan Debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014. \n Rincian biaya Embarkasi dan Debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang biaya embarkasi dan debarkasi haji di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan lancar, serta memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi jemaah haji. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan subsidi biaya embarkasi dan debarkasi haji.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n1. Tujuan biaya embarkasi dan debarkasi haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya calon jemaah haji serta terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji secara aman, lancar, dan nyaman.\n2. Biaya embarkasi dan debarkasi jemaah haji ditetapkan serendah-rendahnya sebesar Rp 1.500.000,00 per orang dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat. Rincian biaya ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n3. Ruang lingkup biaya embarkasi dan debarkasi haji meliputi biaya angkut koper, biaya pengamanan barang di Palembang, dan transportasi jemaah haji dari Muntok ke embarkasi Palembang dan sebaliknya.\n4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dapat dilakukan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dengan pengelolaan dan pembiayaan yang bersifat khusus. Masyarakat yang melaksanakan ibadah haji khusus tidak mendapatkan biaya embarkasi dan debarkasi haji.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
HAJJ EMBARKATION AND DEBARKATION COSTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of the Hajj Pilgrimage requires safe, orderly and smooth organization, so that pilgrims can feel peace and comfort in worship and therefore the Regional Government is also responsible for subsidizing the cost of embarkation and debarkation for the pilgrims;
that based on the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, the cost of transporting pilgrims from their area of origin to the embarkation point and from the debarkation point to their area of origin is the responsibility of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5441056-21c4-43fb-b5ed-3ab5e2df8d5c","actionData","errors"]