[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b53e9363-2158-4192-bb81-66546aae56fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-09-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lalu lintas-angkutan jalan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020 NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 26 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Pasal 120 Peraturan \r\nPemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan \r\nJalan; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.22 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.32 Tahun 2011; PP NO.55 Tahun 2012; PP NO.79 tahun 2013; PP NO.74 Tahun 2014 \n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya \r\ndisingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan \r\nAngkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna \r\nJalan, serta pengelolaannya. Penyelenggaraan LLAJ bertujuan untuk: \r\na. terwujudnya Lalu Lintas secara tertib, lancar, aman, \r\nselamat, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian di Daerah; \r\nb. terwujudnya masyarakat yang beretika dalam berlalu \r\nlintas; dan \r\nc. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum \r\nbagi masyarakat. \r\nPemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan \r\npemeliharaan Jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan Lalu Lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah Daerah. \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020. \n Mencabut PERDA NO.13 Tahun 2007 \n 67 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Untuk Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2005 Nomor 4);\n2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Ijin Usaha Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bontang. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Tujuannya adalah mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar, aman, selamat, dan terpadu, mewujudkan masyarakat yang beretika dalam berlalu lintas, serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Jaringan LLAJ:** Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ daerah oleh Wali Kota, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.\n2. **Lalu Lintas:** Manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, serta manajemen kebutuhan lalu lintas.\n3. **Kendaraan:** Pengelompokan kendaraan bermotor dan tidak bermotor, pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor, serta penilaian teknis kendaraan.\n4. **Penyelenggaraan Angkutan Jalan:** Penyediaan angkutan umum, penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum, pengaturan angkutan orang dan barang, perizinan perusahaan angkutan, izin insidental, dispensasi penggunaan jalan, dokumen angkutan barang, dan tarif angkutan.\n5. **Terminal:** Klasifikasi dan fungsi terminal, pembangunan dan penyelenggaraan terminal, fasilitas terminal penumpang, lingkungan kerja terminal, dan pemanfaatan fasilitas penunjang terminal.\n6. **Perparkiran:** Pengaturan penyelenggaraan perparkiran, penyediaan fasilitas parkir, dan kewajiban penyelenggara fasilitas parkir.\n7. **Sistem Informasi dan Komunikasi:** Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi LLAJ.\n8. **Forum LLAJ:** Pembentukan forum LLAJ untuk koordinasi penyelenggaraan LLAJ.\n9. **Kerja Sama:** Kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan LLAJ.\n10. **Peran Serta Masyarakat:** Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ.\n11. **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian:** Pembinaan kepada pemakai jalan, pengawasan dan pengendalian operasional LLAJ.","transitional_provisions","Izin penyelenggaraan LLAJ yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 66 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran Pasal 32 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","PERDA NO.13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Ijin Usaha Angkutan Barang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 27 paragraph (2), Article 39 paragraph (3), Article 63 paragraph (2) and Article 95 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, Article 26 paragraph (2), Article 62 paragraph (2) and Article 74 of Government Regulation Number 32 of 2011 concerning Management and Engineering, Impact Analysis, and Traffic Needs Management, Article 120 of Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicle, Article 73 paragraph (4) of Government Regulation Number 79 of 2013 concerning Road Traffic and Transport Network and Article 13 paragraph (1) of Government Regulation Number 74 of 2014 concerning Road, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b53e9363-2158-4192-bb81-66546aae56fa","actionData","errors"]