[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5395135-7a43-41f7-bd35-20e01c7ad2b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungbalai","place_of_enactment","Tanjungbalai","theme","Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perencanaan - pembangunan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BD.2018/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu dan terintegrasi yang diwujudkan melalui penerapan aplikasi e-planning. \n UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 26 Tahun 2006; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2014; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 tahun 2009; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 5 tahun 2009; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 7 tahun 2016. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; pengelolaan sistem; mekanisme pengusulan kegiatan; serta pengendalian dan evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018. \n 11 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah secara elektronik (e-Planning) di Kota Tanjungbalai. Tujuan dari e-Planning adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pengelolaan sistem e-Planning melibatkan penanggung jawab, administrator, dan operator di tingkat Bappeda, OPD, dan Kelurahan. Pengguna sistem terdiri dari pengguna internal (Pemerintah Daerah) dan eksternal (DPRD, Kementerian/Lembaga/Instansi, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat). Mekanisme pengusulan kegiatan melalui e-Planning meliputi tahapan usulan awal, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kota, RKPD, dan penyusunan KUA dan PPAS. Persyaratan pengusulan kegiatan meliputi surat pengantar, rancangan Pra RKA, dan calon lokasi. Usulan kegiatan diverifikasi dalam empat tahap untuk memastikan ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, prioritas, dan kesesuaian anggaran. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pengelolaan e-Planning.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TANJUNGBALAI
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGULATION OF THE MAYOR OF TANJUNGBALAI
NUMBER: 11 of 2018
ON
ELECTRONIC REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGBALAI,

Considering / Whereas :

that in order to implement a democratic, transparent, accountable, efficient, and responsible government, it needs to be supported by an integrated and integrated planning system;
that an integrated and integrated development planning system can be realized through the application of e-planning;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Mayor Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Emergency Law Number 9 of 1956 on the Establishment of Autonomous Regions of Small Towns within the The Province of North Sumatera Region (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 60, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5395135-7a43-41f7-bd35-20e01c7ad2b8","actionData","errors"]