[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b537f75a-7794-446b-a157-a9759fd9df27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara","place_of_enactment","Rupit","theme","Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pejabat-penyidik
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, L.D.2020/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Selain pejabatpenyidik dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak serta kelancaran tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil agar dapat berjalan efektif dan efesien diperlukan pengaturan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6( UUD Tahun 1945; UU No.16 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 2018; Peraturan KAPOLRI No.6 Tahun 2010; Peraturan KAPOLRI No.20 Tahun 2010; Peraturan KAPOLRI No.26 Tahun 2011; Peraturan Menkumham No.5 Tahun2016; Permendagri No.3 Tahun 2019. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai kedudukan, tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hak dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Pelaksanaan Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2020. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI, dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik POLRI, mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n

Kedudukan PPNS yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
Tugas PPNS dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat.
Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa tanda pengenal tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi, mendatangkan ahli, menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti, dan melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Hak PPNS selain hak sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kewajiban PPNS meliputi melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, membuat berita acara, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Syarat pengangkatan PPNS meliputi masa kerja minimal 2 tahun sebagai PNS, pangkat minimal Penata Muda/golongan III/a, pendidikan minimal Sarjana Hukum atau setara, bertugas di bidang penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani, penilaian kinerja baik, dan lulus pendidikan dan pelatihan penyidikan.
PPNS dapat dimutasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau pembinaan karier, dengan memperhatikan tugas dan wewenang PPNS.
PPNS diberhentikan dari jabatan karena diberhentikan sebagai PNS, permintaan sendiri, pelanggaran disiplin, tidak memenuhi syarat, meninggal dunia, atau tidak lagi bertugas di bidang penegakan hukum.
PPNS diberikan kartu tanda pengenal yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan.
PPNS wajib mentaati kode etik yang meliputi integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi.
Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi.
Dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP untuk koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyidikan.
PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
Untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan operasional PPNS dibentuk Tim Pembina PPNS.
Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

","transitional_provisions","1. PPNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan PPNS.","sanctions","1. Setiap PPNS yang melanggar ketentuan kode etik dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan kartu tanda pengenal PPNS.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to enforce the law and maintain public order and peace, it is necessary to improve the role of Civil Servant Investigators in a coordinated, directed, integrated and sustainable manner;
that in addition to investigating officials, civil servant investigators may be appointed who are assigned to investigate violations of the provisions of Regional Regulations in accordance with the provisions of laws and regulations;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties and the smooth running of the duties and functions of Civil Servant Investigators so that they can run effectively and efficiently,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b537f75a-7794-446b-a157-a9759fd9df27","actionData","errors"]