[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5376c43-2bcc-4c60-8f10-0ff07a4b2bdb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-03-08","effective_date","2004-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - badan - perencanaan - pembangunan - daerah - kabupaten- bogor
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 161
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksana tugas tertentu dibidang perencana agar perencana bangunan yang dilaksanakan di kab bogor maka perlu membentuk Perda tentang pembentukan Organisasi dan tata erja Badan Perencanaan Pembangunana DAerah ab Bogor. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 1999; PP No. 25 tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2001; Perda Kab No. 9 Tahun 2004. \n Peraturan daerah Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, edudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja,kpeawaian, Pembiaayan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketetuan Pentup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004. \n 31 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bogor sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Fungsi BAPPEDA meliputi pemaduserasian kebijakan antar unit kerja, koordinasi penelitian dan pengembangan, pengelolaan data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan, serta pelaksanaan ketatausahaan.

Organisasi BAPPEDA terdiri dari Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang Penelitian dan Evaluasi, Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, Bidang Sosial dan Ekonomi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha bertugas menyelenggarakan administrasi perencanaan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Evaluasi melaksanakan penelitian dan evaluasi program pembangunan. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah melaksanakan perencanaan di bidang sarana dan prasarana wilayah. Bidang Sosial dan Ekonomi melaksanakan perencanaan di bidang sosial dan ekonomi. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga ahli sesuai bidang keahlian.

Setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pembiayaan BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

","transitional_provisions","1. Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.\n2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang beriaku sampai dengan diberlakukanınya peraturan daerah ini.\n4. Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.\n5. Uraian tugas jabatan pada Badan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER 161
Year 2004

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2004

CONCERNING

FORMATION, ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY
BOGOR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

Considering:

that in order to carry out certain tasks in the field of planning so that development planning carried out in Bogor Regency can be further improved and directed in accordance with the harmony, balance, and continuity of the rate of development progress, a development planning handled by the Regional Technical Institution is needed;
that based on the considerations as referred to in letter a and in order to effectively implement the role, position and implementation of main tasks and functions in the field of development planning in accordance with the provisions of article 17 of the Regional Regulation of Bogor Regency Number 9 of 2004 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5376c43-2bcc-4c60-8f10-0ff07a4b2bdb","actionData","errors"]