[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b51ce5ca-2e27-44d7-ab5f-9844abc4252c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL PAPUA BARAT TELEVISI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa wilayah Papua Barat yang cukup luas, yang hingga saat ini sebagian besar masyarakat belum terpenuhi kebutuhan informasi terutama informasi pandang dengar lokal, serta untuk menjawab keinginan masyarakat yang berkeinginan kuat agar daerahnya dapat diketahui oleh masyarakat di daerah lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat berinisiatif membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di\r\nbidang pertelevisian;\r\nb. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Pemerintah Provinsi Papua Barat bermaksud mengelola dan mengembangkan lembaga penyiaran yang ada secara proporsional guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka dlpandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Papua Barat Televisi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 41/SK/KPI/08/2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Gubernur mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Dewan Pengawas LP2LPBTV hasil uji kepatutan. \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2013 mengatur tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LP2L) Papua Barat Televisi. Latar belakang pembentukan lembaga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Papua Barat yang wilayahnya luas dan sebagian besar belum terjangkau informasi pandang dengar lokal, serta untuk menjawab keinginan masyarakat agar daerahnya dikenal oleh masyarakat di daerah lain.

LP2LPBTV didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai badan hukum yang independen, netral, dan tidak komersial. Lembaga ini berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat melalui media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan pelestarian budaya bangsa. LP2LPBTV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong sikap mental masyarakat yang beriman, cerdas, memperkokoh integrasi nasional, serta menjaga citra positif bangsa.

LP2LPBTV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal dan dapat menyelenggarakan siaran iklan serta usaha lain yang sah terkait penyiaran untuk menunjang peningkatan kualitas operasional. Susunan organisasi LP2LPBTV terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRPB, sedangkan Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Pembiayaan operasional LP2LPBTV berasal dari APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah. LP2LPBTV wajib memuat paling sedikit 60% mata acara yang berasal dari daerah dan menjaga netralitas isi siaran.

","transitional_provisions","1. Sepanjang Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk semua aset tetap dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua aset yang berkaitan dengan Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi, yang telah ada beralih penguasaanya kepada LP2LPBTV.\n3. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Gubernur mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Dewan Pengawas LP2LPBTV hasil uji kepatutan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST PAPUA

REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE
NUMBER 10 OF 2013

ABOUT

ESTABLISHMENT OF LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION
WEST PAPUA TELEVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that West Papua is a considerably vast region, where until now, most of the community's need for information, especially local audio-visual information, has not been met, and to answer the community's strong desire for their region to be known by communities in other regions, the West Papua Provincial Government has taken the initiative to establish a Local Public Broadcasting Institution in the field of television;
that for the purpose mentioned in letter a, the West Papua Provincial Government intends to manage and develop existing broadcasting institutions proportionally to support the provision of regional autonomy, it is deemed necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b51ce5ca-2e27-44d7-ab5f-9844abc4252c","actionData","errors"]